M-RADARNEWS.COM, JATIM – Angka kemiskinan di Jawa Tengah (Jateng), menunjukkan tren positif. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data per Maret 2025, menunjukkan persentase penduduk miskin turun menjadi 9,48 persen, atau 3,37 juta orang. Angka ini menurun 0,10 persen poin atau sekitar 29,65 ribu orang dibandingkan September 2024, yang tercatat 9,58 persen.
Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi menyambut baik kabar ini dan mengapresiasi kerja keras seluruh pihak. “Saya ucapkan terima kasih. BPS mengeluarkan data, bahwa kemiskinan di Jawa Tengah turun, dari 9,58 persen menjadi 9,48 persen. Kita tidak menjadi provinsi termiskin, dan ini merupakan keberhasilan bersama,” ujar Luthfi di Semarang, Sabtu (26/07/2025).
Menurut Luthfi, penurunan ini adalah hasil kolaborasi menyeluruh dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, seluruh dinas, serta berbagai pemangku kepentingan yang melakukan intervensi di berbagai bidang.
Meski ada penurunan, Luthfi menegaskan agar tim tidak berpuas diri. Ia mendorong “super team” yang telah dibentuk untuk terus mempertahankan tren positif ini, bahkan meningkatkan capaian melalui kerja kolaborasi yang komprehensif.
Lebih lanjut Gubernur Luthfi menjelaskan bahwa intervensi akan terus dilakukan berdasarkan parameter kemiskinan dan kemiskinan ekstrem yang telah ditentukan.
Beberapa sektor yang menjadi fokus adalah :
- Pendidikan: Anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem akan diintervensi, termasuk mereka yang putus sekolah agar dapat kembali bersekolah. Perbaikan infrastruktur sekolah, khususnya SMA/SMK yang menjadi kewajiban provinsi, juga akan terus dilakukan.
- Perumahan Layak Huni: Dari sekitar 1.012.113 unit rumah tidak layak huni (RTLH) di Jawa Tengah, Pemprov Jateng telah menganggarkan perbaikan 17.000 unit pada tahun 2025. Bantuan juga datang dari pemerintah kabupaten/kota, CSR perusahaan, Baznas, serta BUMD dan BUMN.
- Kebutuhan Pokok dan Kesehatan: Intervensi untuk kebutuhan pokok masyarakat miskin dan miskin ekstrem dilakukan dengan menggandeng instansi seperti Kementerian Sosial untuk penyaluran bantuan. Di sektor kesehatan, program “speling” terus digencarkan untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat.
Pada kesempatan itu juga, Wagub Jateng Taj Yasin Maimoen, yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jateng menekankan, bahwa penurunan ini belum cukup.
Di samping itu, Taj Yasin juga menyoroti pentingnya penguatan kolaborasi lintas sektor dan pembenahan sistem data sebagai fondasi pengentasan kemiskinan yang lebih tepat sasaran.
“Salah satunya sesuai dengan arahan dari Menteri Sosial, yang menyebut ada perubahan dari DTKS menjadi DT-SEN atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Nah, perubahan-perubahan ini harus kita kawal,” jelas Taj Yasin. (red/**)