M-RADARNEWS.COM, JATENG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) menegaskan tidak ada praktik penimbunan bahan baku plastik di wilayahnya, meski harga plastik tengah melonjak akibat gangguan pasokan global. Di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi, Pemprov juga mulai mendorong penggunaan bioplastik sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jateng, July Emmylia mengatakan, kenaikan harga plastik bersumber dari meningkatnya harga naphta sebagai bahan baku utama. Hal itu dipicu ketegangan geopolitik di kawasan Selat Hermus yang mengganggu arus distribusi internasional.
“Kenaikan harga plastik disebabkan gangguan pasokan global. Harga naphta naik dari sekitar 600 dolar per ton menjadi 900 dolar per ton,” jelas Emmy, pada Jumat (10/04/2026).
“Kenaikan harga plastik itu disebabkan oleh gangguan pasokan secara global karena ketegangan politik di Selat Hermus. Kondisi ini berdampak pada naiknya harga naphta sebagai bahan baku plastik,” jelas Emmy, Jumat (10/04/2026).
Menurut Emmy, harga naphta melonjak cukup tajam, dari sekitar 600 dolar AS per ton menjadi 900 dolar AS per ton. Lonjakan tersebut otomatis memicu kenaikan harga plastik yang paling dirasakan oleh pelaku usaha, terutama industri makanan dan minuman.
“Tekanan paling berat ada di IKM dan UKM sektor pangan, karena plastik digunakan sebagai kemasan primer. Sektor lain seperti tekstil dan furnitur ikut terdampak, tapi tidak sebesar industri makanan,” ujarnya.
Untuk meredam dampak kenaikan harga plastik, Pemprov Jateng mengusulkan dua langkah strategis kepada Gubernur.
Pertama, langkah jangka pendek melalui monitoring bersama kepolisian guna mencegah praktik penimbunan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Selain itu, kampanye pengurangan plastik sekali pakai kembali digencarkan melalui penggunaan tumbler, tas belanja reusable, dan pembatasan konsumsi plastik.
“Dalam waktu dekat kami akan turun ke lapangan bersama kepolisian untuk memastikan tidak ada penimbunan plastik. Sekaligus memperkuat gerakan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai,” beber Emmy.
Kedua, langkah jangka menengah dan panjang berupa dorongan penggunaan bioplastik, termasuk yang berbahan dasar pati singkong. Meski harganya masih lebih tinggi dibanding plastik petrokimia, transisi dinilai perlu dimulai secara bertahap.
Substitusi awal, kata Emmy, dapat dilakukan 20-30 persen sebelum beralih secara lebih luas seiring perkembangan teknologi dan produksi.
Selain mendorong bioplastik, Pemprov Jateng juga mengajak pelaku industri melakukan transformasi menuju industri hijau (green industry). Salah satunya melalui pemanfaatan energi terbarukan seperti panel surya, yang disebut dapat menekan biaya produksi hingga 20 persen atau lebih.
“Transformasi menuju green industry harus mulai dilakukan, baik oleh IKM maupun industri besar. Penghematan energi bisa membantu menutup kenaikan biaya akibat penggunaan bahan ramah lingkungan,” terangnya.
Emmy turut mengimbau masyarakat dan pelaku UMKM agar mulai beradaptasi dengan penggunaan bahan yang lebih berkelanjutan. “Kami mengajak masyarakat maupun UMKM untuk mulai beralih ke plastik ramah lingkungan. Kesulitan ini justru bisa menjadi kesempatan untuk bertransformasi,” tutupnya. (ed/kf)