M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp335 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memastikan pendanaan program nasional tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga dinilai aman, berkelanjutan, dan terukur.
“Jaminannya itu APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Tahun ini pemerintah menyiapkan untuk MBG sebesar Rp335 triliun, jadi aman,” ujar Menko Airlangga dikutib dari tribatanews, pada Rabu (14/01/2026).
Program MBG ditujukan bagi sekitar 82 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Menko Airlangga menyampaikan, bahwa MBG tidak hanya fokus pada peningkatan gizi, tetapi juga memiliki peran penting dalam mendorong aktivitas ekonomi nasional.
Menurutnya, model pembiayaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dibayar sebelum produksi membuat arus kas pelaksana lebih stabil, sehingga mempermudah perputaran modal dan mempercepat ekspansi usaha. Sejumlah pelaku SPPG disebut berencana menambah unit dapur setelah merasakan manfaat skema tersebut.
Di beberapa daerah, termasuk Lamongan, lanjut Airlangga, partisipasi masyarakat untuk mendirikan SPPG semakin meningkat. Hal ini dinilai sebagai indikator kuat adanya efek pengganda ekonomi dari program MBG.
Dari total anggaran yang dialokasikan, pemerintah memperkirakan sekitar Rp80 triliun akan terserap ke tingkat akar rumput setiap kuartal. Jumlah tersebut melampaui stimulus fiskal triwulan pertama tahun sebelumnya yang mendekati Rp37 triliun.
“Jadi, kalau program ini meluncur ke grassroot sebesar Rp80 triliun, tentu akan mempunyai efek terhadap pertumbuhan ekonomi,” kata Menko Airlangga.
Program MBG juga diproyeksikan menyerap hingga tiga juta tenaga kerja, dengan estimasi setiap satu persen pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan sekitar 400 ribu pekerjaan baru.
Airlangga memperkirakan kontribusi MBG dapat mengungkit pertumbuhan ekonomi hingga 7 persen. Bahkan bila realisasi hanya mencapai setengahnya, program ini tetap berpotensi menambah sekitar tiga persen pertumbuhan ekonomi nasional pada 2026.
“Program ini akan menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi sesuai target pemerintah,” tandasnya. (red)