M-RADARNEWS.COM, JATENG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) menyiapkan sejumlah strategi untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2026. Upaya tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng, Sumarno saat membacakan Nota Keuangan Rancangan APBD 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Jateng di Gedung Berlian, Kota Semarang, Kamis (27/11/2025).
Sumarno menjelaskan, peningkatan pendapatan akan ditempuh melalui penanganan piutang pajak secara door to door, razia kepatuhan, serta pemudahan akses pembayaran pajak. Fasilitas pembayaran yang akan dioptimalkan antara lain aplikasi Sakpole, Samsat Budiman, Samsat Corporate, Samsat Keliling, hingga kerja sama dengan BUMDes.
Dikatakan, Selain memperkuat sektor pajak, Pemprov Jateng juga mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Seluruh BUMD didorong mengembangkan model bisnis yang adaptif, modern, dan berdaya saing.
Sejumlah peningkatan performa BUMD telah dilakukan, seperti pembangunan Rest Area KM 445B Tol Solo–Semarang di Tuntang, Kota Salatiga, yang dikelola PT Jateng Agro Berdikari (Perseroda). Kemudian PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT) yang mulai mengoperasikan pabrik garam industri di Desa Raci, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, sejak Juni 2025.
Lanjut Sumarno, pengembangan usaha lainnya meliputi pembangunan greenhouse, perdagangan komoditas pangan, serta penyediaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk kebutuhan industri.
Dari sisi fiskal, pendapatan daerah Pemprov Jateng pada 2026 ditargetkan meningkat 3,04 persen menjadi Rp23,74 triliun. Sementara belanja daerah direncanakan lebih efisien dengan penurunan 2,79 persen. Adapun pembiayaan daerah tercatat Rp414,5 miliar, terdiri dari penerimaan pembiayaan Rp484,5 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp70 miliar.
Pemprov Jateng menilai, rangkaian strategi tersebut penting untuk menjaga stabilitas fiskal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui optimalisasi pendapatan dan penguatan kinerja BUMD, pemerintah berharap pelaksanaan program pembangunan pada 2026 dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. (ed/**)