M-RADARNEWS.COM, JATENG – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Tengah (Jateng), menghadapi tantangan serius. Dari 2.753 unit Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dibutuhkan, baru 335 unit yang beroperasi. Artinya, Jateng masih membutuhkan tambahan 2.418 SPPG untuk menyukseskan program ini.
Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi menyatakan komitmennya untuk mempercepat pembangunan SPPG. Ia menyebut, saat ini Jawa Tengah berada di posisi kedua nasional dengan 335 SPPG aktif, yang menjadi bukti keseriusan Pemprov.
“Ini bukti keseriusan kita dalam membangun generasi yang sehat dan tangguh. Tapi, kita masih butuh lebih banyak SPPG. Saat ini baru 335 unit, artinya ada sesuatu yang tersumbat,” tegas Luthfi saat rapat koordinasi (rakor) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan kepala daerah se-Jateng di Semarang, Kamis (31/07/2025).
Dalam kesempatan itu, Luthfi juga meminta dukungan dari BGN dan pemerintah kabupaten/kota untuk segera mengaktifkan unit-unit yang sudah terdaftar.
Saat ini, realisasi penerima manfaat MBG di Jawa Tengah saat ini baru mencapai 9,8 persen, atau 953.912 orang dari target total lebih dari 9,6 juta jiwa yang mencakup siswa, balita, ibu hamil, dan menyusui.
Sejumlah daerah memiliki jumlah SPPG tertinggi, seperti Banyumas (32 unit), Blora (21), dan Cilacap (16). Sebaliknya, daerah seperti Batang, Pekalongan, Semarang, Rembang, Magelang, dan Banjarnegara masih tergolong rendah dan menjadi prioritas intervensi oleh Satgas MBG.
Untuk mempercepat program, Pemprov Jateng telah menyiapkan 26 aset seluas 280 ribu meter persegi yang bisa digunakan bersama instansi lain, termasuk Polri dan TNI.
Maka dari itu, untuk mengatasi hambatan, Luthfi mendorong enam langkah strategis, di antaranya:
- Pemberdayaan Ekonomi Lokal: Melibatkan BUMDes, gapoktan, dan pelaku usaha daerah
- Perbaikan Tata Kelola: Meningkatkan koordinasi antar-pemerintahan
- Validasi Data Sasaran: Memastikan data penerima program akurat
- Pengawasan Ketat: Menjamin keamanan dan sanitasi pangan
- Monitoring Pasokan: Memastikan ketersediaan bahan baku
- Edukasi Gizi: Mengadakan kampanye antipemborosan makanan.
Selain itu, Gubernur Luthfi juga mengapresiasi daerah seperti Kabupaten Jepara yang telah membentuk Satgas MBG sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri. Ia mendorong seluruh bupati dan wali kota, untuk segera membentuk Satgas MBG di wilayah masing-masing agar koordinasi dan penyelesaian masalah menjadi lebih mudah.
“Jika setiap kabupaten/kota punya Satgas, maka rentang kendali, koordinasi pusat-daerah, serta problem solving akan lebih mudah. Provinsi juga bisa lebih cepat melakukan intervensi bila diperlukan,” jelasnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Dadang Hendrayudha menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Gubernur Luthfi yang tegas dan instruksinya yang jelas.
Menurut data BGN per 28 Juli 2025, secara nasional terdapat 2.378 SPPG aktif yang melayani lebih dari 7,4 juta penerima manfaat, dengan estimasi anggaran operasional sekitar Rp111,55 miliar per hari.
Rapat koordinasi (Rakor) ini dihadiri oleh berbagai pejabat penting, termasuk Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng, Wakapolda Jateng, Kasdam IV/Diponegoro, serta 35 kepala daerah kabupaten/kota beserta jajaran terkait. (red/hm)