M-RADARNEWS.COM, JATENG – Wakil Gubernur Jawa Tengah (Wagub Jateng, Taj Yasin Maimoen menegaskan komitmennya untuk mengawal tuntas kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan oknum pengasuh pondok pesantren (ponpes) berinisial AS di Kabupaten Pati. Selain mendorong penegakan hukum, Wagub memastikan pendidikan para korban bisa terus berlanjut, demi masa depan.
“Yang lebih penting adalah masyarakat yang menjadi korban, karena mereka masih anak-anak, masih usia sekolah. Kita harus memastikan mereka tetap berani bersekolah. Ini paling penting, karena masa depan mereka masih panjang,” ujar Taj Yasin saat menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) 2026 Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Jawa Tengah di The SURI Ballroom Queencity Semarang, Kamis (07/05/2026).
Wagub Jateng, yang akrab disapa Gus Yasin tersebut mengapresiasi keberanian para korban serta pendamping dari elemen masyarakat dan organisasi keagamaan, termasuk Nahdlatul Ulama (NU), yang turut mendorong pengungkapan kasus ini.
“Kami apresiasi masyarakat yang bergerak bersama, mengajak korban untuk berani berbicara,” ucap Gus Yasin.
Dalam kesempatan itu, Gus Yasin menegaskan, bahwa Pemprov Jateng terus mengoptimalkan program Kecamatan Berdaya sebagai garda terdepan perlindungan kelompok rentan. Program tersebut berfokus pada pemberdayaan dan pendampingan hukum bagi anak-anak, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas.
“Kami sudah bekerja sama dengan NU dan Muhammadiyah melalui Fatayat, Muslimat, maupun Aisyiyah untuk melatih paralegal di 35 kabupaten/kota,” jelasnya.
Upaya pencegahan tidak hanya dilakukan di lingkungan pesantren, tetapi juga pada sekolah-sekolah umum. Melalui skema deteksi dini kesehatan, Pemprov Jateng melakukan screening guna mengidentifikasi potensi kekerasan seksual maupun perundungan di satuan pendidikan.
Menanggapi latar belakang mayoritas korban yang berasal dari keluarga kurang mampu dan yatim, Gus Yasin menegaskan pemerintah memberi jaminan penuh terhadap akses pendidikan mereka.
“Insyaallah, kami berkomitmen bahwa masyarakat yang tidak mampu akan kita beri biaya sekolah dengan gratis semuanya,” kata Wagub.
Untuk penguatan pengawasan di pesantren, pemprov berkolaborasi masif dengan Rabithah Ma’ahid al-Islamiyah (RMI) melalui program Tilik Pesantren. Program ini secara rutin memberikan edukasi kepada para pengasuh pesantren terkait penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Besok, tanggal 10 Mei, melalui RMI Putri, kami kembali berkolaborasi di Banjarnegara untuk menyisir pesantren-pesantren di wilayah Jateng bagian barat,” tambahnya.
Secara regulasi, Jateng telah memiliki Perda Ketahanan Keluarga. Gus Yasin menyatakan regulasi tersebut akan dievaluasi dan diperkuat sebagai payung hukum yang lebih kokoh untuk perlindungan dari kekerasan di lingkungan keluarga maupun lembaga pendidikan. (ed/**)