Site icon www.m-radarnews.com

Pemkab Banyuwangi Raih Penghargaan Tata Kelola Pemerintahan Terbaik dari Kemendagri

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menganugerahkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi, sebagai daerah dengan tata kelola pemerintahan terbaik. (Foto: istimewa)

M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menganugerahkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi, sebagai daerah dengan tata kelola pemerintahan terbaik. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kepada Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani di Jakarta, Senin (01/12/2025).

Menteri Tito menyatakan, bahwa penghargaan ini diberikan untuk mendorong kepala daerah meningkatkan kinerja dalam melayani masyarakat. “Ini bagian dari upaya memotivasi dan mengukur kinerja, sekaligus dasar pemberian insentif sesuai prestasi daerah,” ujarnya.

Banyuwangi meraih skor tertinggi nasional untuk kategori Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dengan nilai 82,92. Angka tersebut berada jauh di atas skor terendah 23,24 dan melampaui rata-rata nasional 65,15.

GM Pusat Data Tempo, Khairul Anam mewakili dewan juri menjelaskan, bahwa penilaian mengacu pada empat parameter utama; Indeks Inovasi Daerah (IID), Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (IPSPM), Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (KPPD), dan Monitoring Center for Prevention (MCP).

“Data berasal dari lima indeks Kemendagri serta empat indeks dari BPS dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk kinerja 2024–2025, yang mencerminkan pemerintahan inovatif, akuntabel, dan responsif,” terangnya.

Bupati Ipuk menegaskan, bahwa capaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh elemen di Banyuwangi. “Alhamdulillah, Banyuwangi menjadi satu-satunya pemerintah kabupaten yang meraih penghargaan tata kelola pemerintahan dari berbagai kategori fiskal,” ujarnya.

Ia menyebut, pertemuan Weekly Meeting bersama seluruh OPD dan camat menjadi kunci sinkronisasi kerja lintas sektor. Forum pekanan ini membahas persoalan aktual dan membagi tanggung jawab secara jelas. “Dengan pola ini, persoalan diurai secara cepat dan tidak ada lagi ego sektoral,” jelas Ipuk.

Selain itu, program Banyuwangi Melayani turut memperkuat partisipasi publik dengan menyediakan kontak langsung penanggung jawab OPD kepada masyarakat. Mekanisme ini dinilai mampu menekan peluang praktik percaloan dan pungli.

Dengan demikian, Bupati Ipuk berharap penghargaan tersebut semakin memacu peningkatan layanan publik Banyuwangi. “Ini menjadi pemantik semangat bagi seluruh jajaran,” pungkasnya. (by/*)

Spread the love
Exit mobile version