JATIM, (M-RADARNEWS.COM),-              Untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk dampak erupsi Gunung Raung, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyusun sejumlah langkah kontijensi kebencanaan bersama stakeholder terkait.

Gunung Raung mengalami erupsi sejak tanggal 21 Januari 2021. Hingga saat ini aktifitas gunung yang berada di perbatasan Kabupaten Banyuwangi, Jember, dan Bondowoso ini belum menunjukan tanda-tanda akan membaik, bahkan aktifitasnya cenderung meningkat.

Pemerintah menggelar rapat koordinasi (rakor) kontijensi bencana erupsi Gunung Raung di Kodim 0825/Banyuwangi, Kamis (04/02/2021). Hadir dalam acara tersebut, Dandim 0825 Banyuwangi, Letkol Inf Yuli Eko Purwanto, Danlanal Banyuwangi, Letkol Laut (P) Joko Setiyono dan Sekda Banyuwangi Mujiono.

Dandim 0825/Banyuwangi Letkol Inf Yuli Eko Purwanto mengatakan, sesuai dengan pantauan Pos Pantau Gunung Api (PPGA) Raung dan Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) erupsi Gunung Raung sampai saat ini masih dalam kategori aman. Sebab, lontaran material pijar dari perut bumi sebarannya masih di dalam kawah.

“Jadi sampai saat ini belum ada material yang keluar dari dinding kawah. Artinya masih kategori aman bagi warga di kaki Gunung Raung,” ujarnya usai digelar rakor di Makodim 0825/Banyuwangi.

Kendati demikian, pihaknya saat ini tengah mewaspadai hujan abu vulkanik yang mulai mengguyur sejumlah wilayah di Banyuwangi.

“Sudah ada beberapa laporan yang kita terima terkait hujan abu. Ini yang harus diwaspadai masyarakat. Untuk itu, kita kembali mengingatkan kepada masyarakat agar senantiasa menggunakan masker dan pelindung mata saat beraktifitas. Selain agar terhindar dari abu vulkani, ini sekaligus untuk mencegah penyebaran Covid-19,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Banyuwangi, Mujiono mengatakan, pemerintah daerah bersama Forkopimda mengantisipasi kemungkinan terburuk dari erupsi Raung.

“Kita menyusun rencana kontijensi kemungkinan bencana terburuk,” kata Mujiono.

Kontijensi bencana ini meliputi beberapa hal. Di antaranya, sosialisasi pra kebencanaan di sejumlah wilayah yang rentan terdampak bencana erupsi Gunung Raung. Kemudian, evaluasi jalur evakuasi dan tempat titik kumpul pengungsian.

“Ini perlu kita evaluasi terkait jalur evakuasi. Karena bencana terakhir di Gunung Raung terjadi pada Tahun 2015 atau 5 tahun yang lalu. Apakah jalur evakuasinya masih layak atau tidak. Bisa dilalui roda empat. Termasuk juga titik kumpul untuk pengungsian, juga harus kita identifikasi. Ini sangat penting karena berkaitan dengan proses penjemputan saat terjadi bencana,” kata Mujiono.

Tak hanya itu, kontijensi bencana juga berkaitan dengan dapur umum dan pos kesehatan saat terjadi bencana. “Misal jika sampai ada pengungsian, maka di situ dapur umum sudah harus siap. Termasuk tenaga kesehatan untuk menjamin kesehatan masyarakat juga harus siap,” tegasnya.

Dengan adanya kontijensi kebencanaan yang baik, maka ketika bencana datang masyarakat, pemerintah dan stakeholder terkait sudah mengetahui apa saja yang harus dilakukan.

“Kita berharap Gunung Raung bisa segera membaik dan tidak sampai berdampak kepada warga. Namun, kontijensi ini perlu kita siapkan sejak dini. Tujuannya untuk menyakinkan masyarakat bahwa pemerintah hadir ketika bencana melanda,” pungkasnya. (hm/*)

Facebook Comments Box