M-RADARNEWS.COM, JATIM – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menjadikan Banyuwangi sebagai inspirasi kinerja pemerintahan yang memberikan dampak pada kemajuan daerah. Hal ini disampaikan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh pada Rapat Kerja (Raker) BPKP 2023, Kamis (07/12/2023), di Hotel Dialoog, Banyuwangi.

Yusuf Ateh mengatakan, pihaknya sengaja menggelar Raker di Banyuwangi dengan membawa jajarannya untuk melihat langsung kemajuan daerah ini. Kemajuan di Banyuwangi, kata Ateh, tak lepas dari kinerja birokrasinya yang memberikan dampak nyata bagi kemajuan suatu daerah.

“Saya turut menyaksikan perjalanan kemajuan Banyuwangi yang dimulai sejak tahun 2011. Di bawah kepemimpinan yang baik dan komitmen birokrasinya, perencanaan pembangunan yang disusun satu persatu berhasil diwujudkan dengan baik dan terus terjaga saat ini,” katanya.

Ateh juga menerangkan kemajuan Banyuwangi antara lain, karena birokrasinya kompak dalam melakukan kolaborasi untuk menyelesaikan masalah. Baik dalam hal penanganan kemiskinan, memajukan pariwisata dan program lainnya.

“Menurut kami, di sini (Banyuwangi, red) semuanya saling kolaborasi ada cross cutting anggaran. Antar dinas dan bagian bekerja sebagai superteam, tidak hanya mementingkan dinasnya saja tapi tujuan utamanya adalah kemajuan daerah. Makanya semua saya ajak kesini untuk belajar,” urainya.

“Terutama kawan-kawan Kepala Kantor Perwakilan Wilayah mulai sekarang saya minta tidak hanya fokus melakukan audit. Tapi memberi masukan pada pemerintahan daerah di wilayahnya masing-masing, agar kinerja birokrasinya bisa memberikan dampak pada kemajuan daerah,” cetus Ateh.

Sebelumnya, peserta raker BPKP telah bertemu Bupati Ipuk Fiestiandani di Pendopo Sabha Swagata. Dalam kesempatan itu, Ipuk mengaku bahwa budaya kerja yang telah dirintis pemimpin sebelumnya terus dipertahankan. Bagaimana program-program prioritas “dikeroyok” bareng-bareng lintas OPD untuk mendapatkan hasil yang optimal.

“Seperti yang Pak Ateh sebut tentang cross cutting di sini terus kami lakukan. Bahkan kami juga menggelar “weekly performance” rakor mingguan yang diikuti seluruh kepala OPD. Di sana, masalah kita floor-kan di forum. Harapannya, semua bisa tahu permasalahan yang tengah ada serta urgenitasnya, solusi bisa didapatkan dari hasil diskusi bersama,” katanya.

Ipuk melanjutkan, sejumlah capaian berhasil dilakukan oleh tim Pemkab Banyuwangi. Salah satunya angka kemiskinan yang berhasil diturunkan dari yang tadinya naik karena adanya pandemi, dari 8,07 persen pada tahun 2021 menjadi 7,34 pada 2023.

Begitu juga Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang menunjukkan besaran ekonomi Banyuwangi pada 2022 mencapai Rp 93,29 triliun (BPS), meningkat 8,6 persen dari tahun sebelumnya. Pendapatan per kapita Banyuwangi tahu 2022 juga meningkat menjadi Rp 53,87 juta per orang per tahun.

“Semuanya berkat kekompakkan semua elemen birokrasi dan adanya peran serta aktif rakyat Banyuwangi memajukan daerah,” pungkasnya.

Turut hadir pada acara tersebut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas. Acara tersebut diikuti oleh seluruh Kepala Perwakilan BPKP se Indonesia dan jajaran BPKP pusat. (rd/*)

Facebook Comments Box