M-RADARNEWS.COM, JATENG – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) mencatat penurunan jumlah penduduk miskin pada September 2025 menjadi 3,34 juta orang atau 9,39 persen. Angka tersebut membaik dibanding Maret 2025, yang tercatat 9,48 persen.
Pernyataan itu disampaikan Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, Ali Said, dalam rilis daring, Kamis (05/02/2026). Ia menyebutkan, sejumlah faktor berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan di wilayah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi tersebut.
Menurutnya, perekonomian Jawa Tengah tumbuh 5,37 persen secara tahunan (YoY) pada triwulan III 2025. Produksi padi juga meningkat 484 ribu ton gabah kering giling (GKG), serta Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 4,66 persen.
“Jumlah penduduk miskin pada September 2025 tercatat 3,34 juta orang. Jika dibandingkan Maret 2025, jumlahnya turun sebanyak 21,86 ribu orang. Sementara dibandingkan September 2024, turun 51,52 ribu orang,” jelas Ali Said.
Ia menerangkan, pengukuran kemiskinan dilakukan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach). Berdasarkan metode tersebut, diperoleh Garis Kemiskinan (GK) sebesar Rp570.870 per kapita per bulan, dengan komposisi GK makanan sebesar Rp432.788 dan GK nonmakanan Rp138.082.
Dikatakan, jika dikonversi ke level rumah tangga, Garis Kemiskinan setara Rp2.557.498 per rumah tangga miskin per bulan, dengan rata-rata jumlah anggota keluarga miskin mencapai 4,48 orang.
Dari sisi kualitas kemiskinan, dua indikator utama menunjukkan perbaikan. Indeks kedalaman kemiskinan tercatat 1,507 pada September 2025, turun dari 1,557 pada Maret 2025. Indeks keparahan kemiskinan juga menurun dari 0,354 menjadi 0,338 pada periode yang sama.
Selain itu, tingkat ketimpangan pengeluaran atau gini ratio juga membaik, dari 0,359 pada Maret 2025 menjadi 0,350 pada September 2025, atau turun 0,009 poin.
“Perbaikan ini menunjukkan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, seiring dengan membaiknya kinerja ekonomi Jawa Tengah,” pungkasnya.
Tren penurunan kemiskinan tersebut diharapkan dapat terus berlanjut seiring upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas layanan publik, membuka lapangan kerja, dan memperkuat sektor-sektor penopang ekonomi masyarakat. (ed/kf)
