M-RADARNEWS.COM, JATIM – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, resmi mencetak sejarah baru dalam tata kelola pemerintahan daerah. Mulai Januari 2026, Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Surabaya mulai beroperasi sebagai Perangkat Daerah (PD) mandiri.
Pembentukan BRIDA sekaligus menandai perpisahan fungsi litbang dari Bappedalitbang, yang kini bertransformasi menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Seluruh urusan penelitian dan pengembangan kini sepenuhnya dijalankan dan diperluas melalui BRIDA.
Diketahui, BRIDA Surabaya resmi terbentuk 2 Januari 2026. Wali Kota Sirabaya Eri Cahyadi menunjuk Agus Imam Sonhaji sebagai Kepala BRIDA pertama. Lembaga ini bertugas menyusun kebijakan, koordinasi, serta sinkronisasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan inovasi daerah, termasuk pengelolaan UPT Kebun Raya Mangrove.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menegaskan, bahwa keberadaan BRIDA merupakan kebutuhan mendesak bagi kota metropolitan seperti Surabaya. Ia menekankan BRIDA bukan sekadar penambahan struktur, tetapi menjadi pusat analisis strategis sebelum kebijakan dan anggaran ditetapkan.
“Tantangan Surabaya di tahun 2026 makin kompleks. Kita tidak bisa lagi membangun hanya pakai ‘ilmu kira-kira’. BRIDA adalah dapurnya. Harapan saya, setiap rupiah APBD menghasilkan solusi konkret. Risetnya jangan berhenti di laci, tapi harus menjadi aplikasi atau kebijakan yang dirasakan warga,” ujar Eri dalam keterangan resminya, Selasa (20/01/2026).
Salah satu perubahan penting dari struktur baru ini adalah bergabungnya UPT Kebun Raya Mangrove langsung di bawah BRIDA. Kebijakan ini mengubah paradigma pengelolaan kawasan mangrove di Gunung Anyar dan Wonorejo, dari destinasi wisata alam menuju pusat riset konservasi berstandar internasional.
Kepala BRIDA Kota Surabaya, Agus Imam Sonhaji menjelaskan, bahwa integrasi tersebut dilakukan untuk mengembalikan fungsi Kebun Raya sesuai standar Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
“Kebun Raya Mangrove kini memiliki mandat ilmiah yang kuat. Fokus kami adalah menjadikannya pusat studi blue carbon dan benteng ekologi kota. Surabaya akan menjadi pilot project nasional dalam pemanfaatan mangrove untuk mitigasi perubahan iklim sekaligus ekonomi karbon,” jelasnya.
Agus menambahkan, BRIDA dibentuk sebagai agregator berbagai potensi riset dan inovasi di Surabaya. Kota ini memiliki banyak perguruan tinggi dan industri strategis, namun belum terintegrasi secara optimal. BRIDA diharapkan menjadi simpul kolaborasi untuk memperkuat ekosistem tersebut.
Untuk itu, model kolaborasi Pemkot diperluas dari Pentahelix menjadi Heptahelix, yang menghubungkan tujuh elemen utama: pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, media, komunitas, dan pengguna (user).
“Banyak riset kampus yang bagus tapi berhenti di tengah jalan karena tidak ada pendanaan atau tidak selaras dengan daya dukung lingkungan. BRIDA hadir sebagai matchmaker yang menghubungkan peneliti dengan lembaga pendanaan agar inovasi dapat dihilirisasi,” kata Agus.
Lebih lanjut, ia menegaskan, elemen lingkungan juga menjadi pilar penting untuk memastikan setiap inovasi termasuk proyek blue carbon mendukung keberlanjutan ekologis.
Dengan struktur baru dan konsep Heptahelix, Pemkot Surabaya menetapkan tiga target besar BRIDA:
- Penyelesaian masalah perkotaan berbasis riset, khususnya persoalan riil seperti pengangguran, ekonomi, kemacetan, sampah, dan banjir melalui inovasi tepat guna.
- Pengembangan Kebun Raya Mangrove sebagai living laboratory bagi peneliti lokal maupun internasional, sekaligus pusat edukasi sains untuk pelajar dari Surabaya hingga mancanegara.
- Pembangunan ekosistem riset dan inovasi terintegrasi, dengan menjadikan BRIDA sebagai jembatan kolaborasi Heptahelix sehingga hasil penelitian kampus dapat dihilirisasi menjadi kebijakan maupun produk ekonomi nyata.
“Ini investasi jangka panjang. Tahun 2026 kita jadikan titik tolak Surabaya menuju World Class Smart City yang digerakkan oleh inovasi dan riset,” pungkas Agus Imam Sonhaji. (red/*)