BALI, (M-RADARNEWS.COM),- Tim unit pemberantasan pungutan (UPP) Provinsi Bali bekerjasama dengan Ombudsman, Kejaksaan Tinggi Bali, Kementerian Hukum dan HAM Bali, Polda Bali, BIN Daerah Bali dan Irwasda Kabupaten Jembrana melaksanakan Kunjungan Kerja/Inspeksi ke Pelabuhan Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Kamis (23/07/2020).
Dalam kegiatan inspeksi ini sebagai peran aktif UPP Provinsi Bali dalam mencegah terjadinya Pungutan Liar (Pungli) yang dilakukan oknum petugas pelabuhan kepada pendatang atau pemudik.
Adapun pelaksanaan kegiatan di fokuskan pada tiga (3) titik pos dengan tiga (3) Tim yakni, pos satu adalah pengecekan identitas diri (KTP) dan surat keterangan sehat berbasis rapid tes, pos kedua adalah layanan rapid tes bagi warga yang akan keluar Bali dan bagi pendatang yang tidak membawa surat keterangan sehat berbasis rapid tes, dan pos ketiga adalah pelayanan ASDP.
Kepala Inspektorat Provinsi Bali Wayan Sugiada mengatakan, bahwa inspeksi kali ini bertujuan untuk memastikan tidak ada petugas yang di suap atau minta uang kepada pendatang yang tidak membawa syarat lengkap (kartu identitas, surat keterangan sehat berbasis rapid tes) bisa lolos masuk Bali karena terima uang (disogok). Sehingga dapat dipastikan bahwa hal itu tidak pernah terjadi, seperti yang di beritakan di media sosial selama ini.
“Pada pos satu (1), setiap pendatang baik yang menggunakan kendaraan roda dua, kendaraan roda empat atau lebih bahkan kendaraan travel di cek jumlah penumpang, cek identitas (KTP) mereka, cek surat keterangan bebas Covid-19 berbasis rapid tes,” katanya.
Lanjutnya mengatakan, pada pos dua (2), adalah pos layanan rapid tes mandiri yang dilakukan oleh Kimia Farma (sejak 15 Juni) bagi mereka yang akan keluar Bali dan bagi mereka yang masuk ke Bali tanpa membawa surat keterangan sehat berbasis rapid tes. Dari kegiatan di lapangan siang tadi, sejumlah supir angkutan logistik melakukan rapid tes, selama 15 menit sampai hasil keluar. Harga yang mereka harus bayar sebesar Rp 145.000 per sekali tes. Setiap harinya rata-rata sebanyak 600 orang yang melaksanakan rapid tes dalam waktu 24 jam.
“Sedangkan pada pos tiga (3), Tim UPP Provinsi Bali bertemu langsung dengan Manager Usaha PT. ASDP (Persero) Windra soelistiawan. Di jelaskan bahwa pihaknya bertugas melakukan verifikasi terhadap kelengkapan syarat masuk Bali. Dan selebihnya untuk urusan pembayaran adalah bukan wilayah ASDP untuk melakukannya, sehingga mereka nihil untuk urusan administrasi dalam bentuk uang.
Pada kesempatan ini, Inspektorat Provinsi Bali juga menyampaikan agar pengadaan barang, harga serta jumlah yang dibutuhkan wajib transparan agar tidak terjadi ketimpangan antara fisik dengan laporan. (tim/rls)
