M-RADARNEWS.COM, BALI – Gubernur Bali, I Wayan Koster kembali menunjukkan visinya dalam memajukan sumber daya manusia (SDM) Pulau Dewata dengan meluncurkan program “Satu Keluarga Satu Sarjana”. Program out of the box ini bertujuan untuk memberikan akses pendidikan tinggi gratis bagi keluarga miskin dan yang belum memiliki sarjana, demi menciptakan SDM Bali unggul.
Sebanyak 1.450 mahasiswa dari keluarga miskin, dan yang belum memiliki lulusan sarjana dalam keluarganya akan dibiayai penuh oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali. Pembiayaan ini mencakup biaya pendidikan di perguruan tinggi (PT) negeri maupun swasta, serta biaya hidup selama delapan semester.
Detail bantuan biaya hidup adalah sebagai berikut:
- Mahasiswa yang berdomisili di Denpasar dan Badung akan menerima Rp 1,4 juta per bulan.
- Mahasiswa yang berdomisili di Buleleng dan Karangasem akan menerima Rp 1,2 juta per bulan.
Selain itu, Pemprov Bali juga menanggung biaya pendidikan sebesar Rp 1 juta per mahasiswa setiap semester. Perguruan tinggi yang terlibat dalam program ini tidak akan memungut biaya pendaftaran, uang pangkal, biaya pembangunan, maupun biaya lainnya dari calon mahasiswa.
Program brilian ini terlaksana berkat kerja sama dan gotong royong antara Pemprov Bali dengan 28 perguruan tinggi (8 PTN dan 20 PTS) di Bali. Penandatanganan kesepakatan kerja sama (PKS) program “Satu Keluarga Satu Sarjana” ini telah dilaksanakan di Kertha Sabha Jaya Sabha, pada Selasa (29/07/2025).
Gubernur Koster juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh pimpinan perguruan tinggi yang telah berkontribusi aktif dalam mewujudkan program ini demi peningkatan SDM Bali.
Program ini akan dimulai pada tahun ajaran 2025, tepatnya pada Agustus mendatang. Untuk tahap pertama ini, total 1.450 calon mahasiswa telah diakomodir dari 28 perguruan tinggi yang berpartisipasi.
“Untuk tahun 2025, APBD Bali akan menanggung biaya program selama empat bulan (Agustus-Desember). Total 1450 mahasiswa dengan perkiraan anggaran mencapai Rp 9,7 miliar, untuk biaya semester serta biaya hidup dan kos bulanan,” jelasnya.
Gubernur asal Desa Sembiran Buleleng ini menjelaskan, bahwa program ini akan berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Diperkirakan pada tahun 2026, anggaran yang dibutuhkan untuk program penuh selama satu tahun akan mencapai sekitar Rp 27 miliar.
Program ini diprioritaskan bagi keluarga miskin dan rumah tangga yang belum memiliki lulusan sarjana. Pemerintah dan perguruan tinggi telah menetapkan syarat ketat, dan verifikasi akan dilakukan secara cermat sebelum penerimaan mahasiswa.
Gubernur Koster menargetkan agar pada tahun 2026, seluruh pemerintah kabupaten/kota di Bali dapat terlibat dalam program ini. Saat ini, Kabupaten Gianyar telah menjadi pelopor dalam menjalankan program serupa. Ia berharap, setiap kabupaten/kota dapat berkontribusi sesuai dengan kemampuan fiskal mereka untuk membiayai sejumlah mahasiswa.
Kesepakatan menjalankan program Satu keluarga Satu Sarjana ini ditandai dengan penandatanganan PKS antara Gubernur Bali dan setiap pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta. (yd/**)
