M-RADARNEWS.COM, JATIM – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian atau kestabilan harga bagi nelayan melalui skema penyerapan hasil tangkapan. Salah satu langkah yang ditempuh adalah memaksimalkan penyerapan hasil laut oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai pemasok kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Skema tersebut disampaikan Menko Zulhas saat berdialog dengan sekitar 120 nelayan di Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Kelurahan Lateng, Kabupaten Banyuwangi, Kamis (14/05/2026). Dalam kunjungannya turut didampingi Wakil Bupati (Wabup) Banyuwangi, Mujiono sekaligus untuk meninjau kesiapan fasilitas pendukung yang telah dibangun pemerintah.
Dalam dialognya, ia menegaskan, bahwa pemerintah tidak ingin nelayan terus berada dalam posisi lemah di hadapan tengkulak. Saat hasil tangkapan melimpah, harga sering menurun drastis karena ikan harus segera dijual sebelum rusak. “Nelayan ini sudah bekerja keras di laut. Jangan sampai pulang malah bingung karena harga tidak menentu. Harus ada kepastian,” kata Zulhas kepada para nelayan.
Melalui skema baru ini, hasil tangkapan yang tidak terserap pasar akan dibeli oleh SPPG untuk kebutuhan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan mekanisme ini, nelayan memiliki jaminan bahwa ikan mereka tetap bisa dibeli dengan harga layak, meski pasar sedang lesu.
Selain skema penyerapan, pemerintah juga menyiapkan ekosistem pendukung yang menjadikan nelayan tidak lagi bergantung pada permainan harga tengkulak. Fasilitas tersebut, meliputi cold storage, pabrik es, dan koperasi nelayan. Semua fasilitas tersebut telah ditempatkan di kawasan KNMP.
Zulhas menjelaskan, keberadaan fasilitas penyimpanan memberi ruang bagi nelayan untuk menunda penjualan saat harga sedang rendah. “Kalau harganya jatuh, simpan dulu. Kalau tetap tidak terbeli, SPPG akan menyerap. Itu mekanisme yang kami siapkan,” tegasnya.
Ia juga mencontohkan kebijakan serupa yang sudah berjalan untuk komoditas gabah, di mana Harga Gabah Kering Panen (GKP) dijamin Rp6.500/kg. Jika pasar tidak menyerap, gabah dibeli oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Kebijakan ini terbukti membantu stabilisasi pendapatan petani.
Ketua KUB Nelayan Sumber Laut Lateng, menyambut positif rencana pemerintah tersebut. Ia mengatakan selama ini nelayan tidak memiliki kekuatan tawar saat pembeli menekan harga, terutama ketika musim ikan. “Mendengar ada standar harga dan ikan bisa diserap SPPG, tentu kami sangat senang. Ini akan menambah kepastian ekonomi bagi nelayan,” ujarnya.
Selain menyoroti kebutuhan stabilitas harga, para nelayan juga berharap pemerintah mempercepat realisasi fasilitas pendukung lainnya, terutama SPBU khusus nelayan untuk meringankan biaya operasional melaut yang selama ini cukup besar. (by/*)