JATIM, (M, RADARNEWS.COM), –            Hasil pengembangan terhadap penanganan perkara oleh tim Satgas Gakkum Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri bekerjasama dengan Ditpolairud Polda Jatim yang pada 23 Desember 2020 lalu telah melakukan penindakan berupa penindakan terhadap tersangka berinisial BW, warga Bangkalan, Madura, Jatim.

Barang bukti yang diamankan sekitar 16.375 kg potassium chlorate. Dan penggeledahan di beberapa lokasi yang berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi, diamankan barang bukti berupa peralatan elektronik seperti komputer, dokumen2, 1,252 lembar karung kosong bertuliskan potassium chlorate serta bukti berupa potassium chlorate sebanyak 1020 karung (+ 25.500 kg).

Modus dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh tim penyidik satgas gakkum Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri terhadap para saksi dan tersangka, bahwa dalam pemesanan potassium chlorate tersangka melakukan pemesanan secara lisan kepada PT DTMK dan pembayaran secara transfer bank atas nama penerima yaitu berinisial DN selaku Komut PT DTMK.

Selain itu ditemukan adanya karung baru yang belum digunakan dengan tulisan “potassium chlorate“ sehingga adanya indikasi dugaan pengemasan ulang potassium chlorate sebelum dijual kepada konsumen.

Sementara itu, PT DTMK melakukan penjualan potassium chlorate kepada perorangan dengan tidak melakukan penelusuran latar belakang pembeli dan mengabaikan aspek keselamatan dan kesehatan, dengan tujuan penjualan dapat terjadi demi mendapatkan keuntungan dengan mempergunakan rekening pribadi atas nama DN.

Berdasarkan keterangan kepala gudang, bahwa melakukan perubahan kemasan dari sodium perchlorate menjadi potassium chlorate yang ditempatkan di gudang blok n.7 dan blok n.15.

Terhadap potassium chlorate dan sodium perchlorate yang telah dilakukan uji laboratorium, didapatkan hasil bahwa kedua bahan tersebut merupakan senyawa kalium klorat (kcl03) yang merupakan komponen bahan peledak jenis low explosive;

Sementara Ahli labfor menerangkan, bahwa potassium chlorate merupakan bahan kimia oksidator dan dapat digunakan sebagai bahan peledak.

Kasus melibatkan tersangka berinisial MB ( 43) merupakan perakit bom ikan. Lanjut WP (34) sebagai Dirut PT DTMK dengan barang bukti bahan peledak yang berhasil disita dari 3 (tiga) lokasi yaitu sebanyak 1.615 (seribu enam ratus lima belas) karung @ 25 kg dengan berat total + 40.375 kg.

Berikut berbagai peralatan/bahan perakitan bahan peledak serta dokumen pendukung lainnya. penyidik sedang mendalami dugaan tindak pidana perlindungan konsumen pasal 62 uu no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan tidak menutup kemungkinan persangkaan terhadap tindak pidana lain dalam penanganan perkara ini.

Dari pengungkapan kasus tersebut setidaknya kita telah menyelamatkan laut indonesia dari bahaya bom ikan yang sama-sama telah kita ketahui dapat merusak terumbu karang, spesies ikan maupun biota laut lainnya karena apabila 1 (satu) buah bom ikan diledakan memiliki daya ledak radius 50 m2, maka dari keseluruhan total barang bukti, potensi kerusakan yang dapat ditimbulkan adalah seluas +800 hektar.

“ Ini memerlukan waktu ratusan tahun untuk mengembalikannya seperti semula,” pungkas Dirpolairud Polda Jatim Kombes Arnapi, Senin (18/01/2021).

Kasus tindak pidana bahan peledak (handak) pasal yang disangkakan; sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang darurat no. 12 tahun 1951 tentang bahan peledak dan/atau pasal 122 undang-undang nomor 22 tahun 2019 tentang sistem budidaya pertanian berkelanjutan dan pasal 127 ayat (1) uu ri no. 35 tahun 2009 tentang narkotika jo pasal 55, 56 kuhp.

Ancaman, barang siapa yang tanpa hak memasukan ke indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau menyerahkan menyerahkan, menguasai, membawa, membawa persediaan padanya atau mempunyai dalam menyimpan, mengangkut, mempergunakan, atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, menginfeksi mati atau menginfeksi hidup atau larangan berada dalam suhu 20 (dua puluh) tahun. dan / atau setiap orang yang mengedarkan pupuk yang tidak tercatat dan / atau tidak berlabel mengacu pada pasal 73 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000, (tiga milyar rupiah). dan / atau mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.(merah / tnpj)

Facebook Comments Box