M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melalui Satuan Tugas Pemulihan Pasca-Bencana (Satgas Galapana) menyepakati penambahan anggaran transfer ke daerah (TKD) bagi tiga provinsi terdampak banjir bandang di Sumatra, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Tambahan anggaran tersebut ditujukan untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa mengatakan, bahwa salah satu fokus utama Satgas Galapana adalah memastikan dukungan anggaran lintas sektor berjalan optimal untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak. Dukungan itu mencakup skema TKD serta penambahan alokasi bagi kementerian dan lembaga yang terlibat langsung dalam penanganan pascabencana.
“Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI mendorong tambahan anggaran transfer ke daerah atau TKD kepada tiga provinsi dan seluruh kabupaten/kota dalam rangka percepatan pemulihan pascabencana Sumatra agar segera direalisasikan,” ujar Saan saat membacakan kesimpulan rapat di Gedung Nusantara V, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (18/02/2026).
Rapat tersebut juga menyepakati penguatan skema pembiayaan melalui realokasi anggaran dari pos lain. Langkah ini dinilai penting agar pemenuhan kebutuhan dasar seperti infrastruktur, layanan publik, hingga fasilitas sosial dapat dilakukan tanpa menunggu siklus anggaran berikutnya.
Saan menjelaskan, bahwa tambahan dukungan anggaran difokuskan pada sektor pekerjaan umum yang memiliki peran strategis dalam pemulihan fasilitas vital, termasuk jaringan infrastruktur, sarana kesehatan, pendidikan, rumah ibadah, pondok pesantren, dan madrasah.
“Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI menyetujui bahwa dana tanggap penyaluran akan diambil dari pos lain untuk tambahan anggaran kementerian pekerjaan umum dalam rangka mendukung pemulihan infrastruktur serta sarana dan prasarana sosial masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, Satgas Galapana juga menyoroti percepatan pencairan anggaran renovasi rumah tenaga kesehatan terdampak bencana yang jumlahnya mencapai 8.747 unit. Saan juga menekankan pentingnya penyelesaian renovasi sebelum Hari Raya Idulfitri agar para tenaga kesehatan dapat kembali bekerja secara optimal.
“Anggaran ini guna mendorong percepatan realisasi dari BNPB untuk renovasi rumah tenaga kesehatan. Kami mendukung pencairan dapat dilakukan sebelum Hari Raya Idulfitri,” pungkasnya.
