JATIM, (M-RADARNEWS.COM),-                  Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Kapolda Jatim, Pangdam V Brawijaya, dan Kajati Jatim mengikuti dan mendengarkan pidato Kenegaraan dari Presiden Jokowi di hari Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-77 langsung dari di DPRD Jatim, Selasa (16/08/2022).

Sebelum mendengarkan pidato kenegaraan dari Presiden Jokowi, Paripurna atau sidang istimewa kemerdekaan RI ke-77 ini langsung dipimpin dan dibuka oleh ketua DPRD Jatim, Kusnadi. Sidang paripurna ini juga dihadiri tokoh agama, serta diikuti secara daring atau zoom oleh anggota DPRD lainnya. Serta dihadiri para veteran.

Dalam pidatonya, Presiden RI Joko Widodo mengatakan, menyampaikan tantangan yang dihadapi saat ini sangat berat. Pasalnya, semua negara di seluruh dunia sedang menghadapi ujian yang sama.

“Krisis kesehatan, pandemi Covid-19 belum sepenuhnya pulih. Perekonomian dunia juga belum sepenuhnya bangkit. Tiba-tiba meletus perang di Ukraina, sehingga krisis pangan, krisis energi, dan krisis keuangan tidak terhindarkan lagi,” ujarnya.

Jokowi menambahkan, sebanyak 100 negara terdampak krisis dan sebagian di antaranya diperkirakan akan jatuh bangkrut. Diperkirakan 553 juta jiwa terancam kemiskinan ekstrem dan 345 juta jiwa terancam kekurangan pangan akut dan kelaparan.

“Ujian ini tidak mudah bagi dunia dan juga tidak mudah bagi Indonesia. Semua ini harus kita hadapi dengan kehati-hatian dan dengan kewaspadaan. Namun, di tengah tantangan yang berat, kita patut bersyukur, Indonesia termasuk negara yang mampu menghadapi krisis global ini. Negara kita Indonesia termasuk negara yang berhasil mengendalikan pandemi Covid-19, termasuk lima besar negara dengan vaksinasi terbanyak di dunia, yaitu 432 juta dosis vaksin yang telah kita suntikkan,” katanya.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi mengatakan, inflasi juga berhasil dikendalikan di kisaran 4,9 persen. Angka ini jauh di bawah rata-rata inflasi ASEAN yang berada di sekitar 7 persen dan jauh di bawah inflasi negara-negara maju yang berada di sekitar 9 persen. Bahkan, sampai pertengahan tahun 2022 ini, APBN juga surplus Rp106 triliun.

“Oleh karena itu, Pemerintah mampu memberikan subsidi BBM, subsidi LPG, dan subsidi listrik, sebesar Rp502 triliun di tahun 2022 ini, agar harga BBM di masyarakat tidak melambung tinggi,” jelasnya.

Selain itu, ekonomi berhasil tumbuh positif di angka 5,44 persen pada kuartal II tahun 2022 ini. Neraca perdagangan juga surplus selama 27 bulan berturut-turut, dan di semester I tahun 2022 ini surplusnya sekitar Rp364 triliun.

“Capaian tersebut patut kita syukuri. Fundamental ekonomi Indonesia tetap sangat baik di tengah ekonomi dunia yang sedang bergolak. Di satu sisi, kita memang harus tetap waspada dan harus tetap hati-hati. Namun di sisi lain, agenda-agenda besar bangsa harus terus kita lanjutkan untuk meraih Indonesia Maju,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Jatim Kusnadi mengaku sempat berpikiran bahwa APBN akan jebol. Hal ini karena bagaimana beratnya APBN menyangga tentang subsidi minyak yang sudah sampai Rp502 triliun.

“Belum lagi untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Selain itu dari disampaikan oleh Pak Presiden artinya ya memang itu hal yang kita hadapi. Tapi jangan membuat kita pesimis, ada hal-hal positif lain yang sebenarnya kemudian itu bisa apa namanya menyelesaikan persoalan-persoalan yang sedang tidak ada sekarang,” jelasnya.

Kusnadi mengatakan, untuk Jawa Timur pihaknya juga kerap mendapatkan keluhan-keluhan dari masyarakat. Menurutnya seperti yang disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwa ada 300 juta lebih sekarang ini masyarakat yang sudah mengalami kelaparan akut.

“Masyarakat mengeluhkan tentang adanya peningkatan-peningkatan harga. Tetapi pada umumnya yang kondisi masyarakat kita masih tetap stabil,” tuturnya.

Wakil Ketua DPRD Jatim, Anik Maslachah optimis inflasi tidak akan terjadi di Jawa Timur. Menurutnya, agar hal itu bisa terwujud harus menarik investor untuk bisa hadir di Jawa Timur dengan memperhatikan beberapa variabel yang harus dipenuhi adalah izin.

“Menurutnya investor pasti mau kalau perizinan mudah. Kemudian yang harus diperhatikan adalah infrastruktur, keamanan dan lokasinya harus berdekatan dengan sumber daya alam. Ini dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Artinya Pemprov Jatim kita dorong untuk hilirisasi industri,” pungkasnya. (red/jnr/kmf)

Facebook Comments Box