M-RADARNEWS.COM, JATIM – Kekhawatiran terhadap meningkatnya ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) dan bertambahnya jumlah pengangguran pada 2026, menjadi perhatian serius DPRD Jawa Timur (Jatim). Maka dari itu, pihaknya menekankan pentingnya penguatan UMKM dan ekonomi kreatif.
Hal itu disampaikan Anggota DPRD Jatim dari Fraksi PDIP, Hari Yulianto, pada Rabu (24/12/2025). Ia juga menilai geliat sektor riil masih belum menunjukkan tren perbaikan yang signifikan.
“Kita harus jujur. Sektor riil kita belum berjalan baik. Ini ancaman bagi tenaga kerja kita khususnya di tahun 2026 mendatang. Belum lagi ditambah UMK 2026 yang akan naik,” ujar Hari.
Menurut anggota Komisi E tersebut, kondisi ini menuntut desain kebijakan yang mampu memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat. Salah satunya dengan memperkokoh sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai penyangga ekonomi daerah.
“Penciptaan lapangan kerja tidak bisa sepenuhnya bergantung pada pemerintah. Kita harus mendorong masyarakat agar bisa menciptakan peluang usaha sendiri,” tegasnya.
Hari menambahkan, penguatan UMKM bisa dimulai dari hal-hal sederhana, baik dari usaha tradisional maupun rintisan berbasis digital. “Dari start-up sampai UMKM klasik. Bahkan gerobak gorengan pun bisa jadi solusi,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya peran Generasi Z dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan ke depan. Dunia digital, menurutnya, harus dimanfaatkan secara maksimal untuk membuka peluang usaha baru.
Platform digital, lanjut Hari, diharapkan menjadi pintu masuk bagi anak muda untuk terlibat dalam UMKM berbasis teknologi, termasuk di Jatim. “Ini langkah antisipatif penting. Data menunjukkan PHK masih terjadi sepanjang 2025,” ucapnya.
Sepanjang Januari–Oktober 2025, lebih dari 4.000 pekerja di Jawa Timur tercatat mengalami PHK. Secara nasional, jumlah PHK mencapai sekitar 79 ribu orang hingga November 2025, sementara laporan lain menyebut sekitar 26 ribu kasus sampai Mei 2025.
Sementara itu, angka pengangguran di Jawa Timur masih berada pada kisaran 0,9 hingga 1 juta orang. “Meski Tingkat Pengangguran Terbuka menurun, jumlah absolutnya tetap besar,” lanjut Hari.
Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sidoarjo tersebut menegaskan, bahwa data tersebut harus menjadi alarm bagi semua pihak agar tidak menunda langkah mitigasi.
“Angka PHK ini signifikan dan patut diwaspadai, meski tidak sebanding dengan total pengangguran nasional yang mencapai jutaan orang. Karena itu, kita tidak boleh menunggu. Tahun 2026 harus dipersiapkan mulai sekarang,” pungkasnya. (rd/jn/kf)