JATENG, (M-RADARNEWS),- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang menyoroti dampak sosial dari pembangunan tol Semarang-Demak. Pasalnya, dalam pembangunan proyek ini, banyak masyarakat yang terdampak seperti pedagang kaki lima (PKL) dan para nelayan yang nantinya tidak bisa melaut karena terhalang tanggul tol.
“Kita ingin melihat sejauh mana penanganan yang dilakukan. Selain itu, dengan adanya rencana pembangunan kolam retensi, harapan kami bahaya banjir rob sudah tidak terjadi lagi di kawasan langganan banjir,” kata Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang Swasti Aswagati seperti dikutib, Kamis (08/06/2023).
Sementara Sekretaris Komisi D DPRD Kota Semarang Anang Budi Utomo mengatakan, beberapa dampak sosial ini harus dipecahkan. Seperti lahan PKL di wilayah Syeh Jumadil Kubro yang terkena proyek tol Semarang-Demak. Karena berdampak langsung kepada ekonomi, pihaknya meminta agar PKL ini bisa dipertahankan.
“Masjidnya memang tidak kena, tapi PKL-nya kena. Kami ingin selamatkan destinasi wisata, karena keberadaan PKL juga memberikan multiplier effect,” tambahnya.
Selain itu, Lanjut Anang menyebutkan, bahawa masih ada dampak yang belum tertangani yakni warga yang sedang menggarap tanah milik Pemkot. Penggarap meminta adanya ganti rugi ada tali asih.
Sementara itu, Ketua Satker Pembangunan Jalan Tol Semarang–Demak Yusrizal Kurniawan menjelaskan, jika progres pembangunan saat ini terkendala pembebasan lahan. Ia menyebut progres yang sudah ada kemajuan yakni di Kaligawe, sampai sebelum tanggul laut sepanjang 1 sampai 2 kilometer.
“Tanggul laut dan kolam retensi saat ini sudah berjalan, yang jelas kita mengikuti regulasi yang ada untuk pembebasan lahan. Target, awal 2026 nanti bisa rampung,” ujar Yusrizal Kurniawan. (rd/*)