JATIM, (M-RADARNEWS.COM),- Dua kali Kabupaten Banyuwangi mengalami defisit anggaran, tahun 2017 dan 2018. Menanggapi itu, gabungan aktifis yang menamakan diri, Forum Rakyat Peduli Anggaran (FRPA) Banyuwangi mendesak hearing pada DPRD Banyuwangi untuk menghadirkan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemkab Banyuwangi, untuk bisa menggelar audit forensik.

“Defisit ini bukti kegagalan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan. Siapa yang tidak paham, ya BPKAD (Badan Pengelola Keuangan Anggaran Daerah),” ungkap Koordinator FRPA, Amrullah saat menggelar rilis di Pers Room DPRD Banyuwangi, Senin (17/12/2108).

Karena itu, dirinya mendesak agar dilakukan audit anggaran. Lewat jalan itu akan terlihat pendapatan daerah dan penggunaannya. “Dinas Perijinan dan Penanaman Modal, Badan Pendapatan dan Dinas Pariwisata sudah punya daftar nama usaha, notaris maupun perhotelan dan tempat hiburan yang berpotensi mendatangkan pajak,” ujarnya.

Seperti diketahui, lanjut Amrullah, Banyuwangi telah menerima sejumlah penghargaan seperti SAKIP dan WTP. Ia heran kenapa pengelolaan anggaran di Banyuwangi amburadul. “Bayangkan saja, kegiatan untuk tahun anggaran 2018, dibayarkan tahun 2019. Hal itu tidak masuk akal, dan itu hanya terjadi di Banyuwangi,” cetusnya.

Amrullah mengatakan, pendapatan Asli Daerah (PAD) Banyuwangi tahun 2017 hanya 49,02 persen. Dari target Rp 460 Miliar hanya terealisasi Rp 226 Miliar. Anehnya dalam laporan keuangan disebut surplus. Padahal sejak tahun 2010 PAD Kabupaten Banyuwangi selalu diatas 70 persen. “Tahun 2019 kita yakin defisit lagi. Mangkanya, kita ingin melakukan hearing dan DPRD kita minta untuk melakukan audit forensik,” tuturnya.

 

Saat ini, Amrullah menambahkan, Jum’at (14/12/2018) kemarin FRPA sudah mengirimkan surat permohonan dengar pendapat atau hearing ke Sekretariat DPRD Banyuwangi. Harapannya, agar hearing itu bisa diagendakan secepat oleh Ketua DPRD Made Cahyana Negara.

Dalam rilis yang digelar sekitar pukul 12.30 WIB ini juga dihadiri Ketua Aliansi Rakyat Miskin (ARM) Muhammad Helmi Rosyadi dan Komunitas Pejuang Jalanan (KPJ) Laskar Putih Banyuwangi Yunus Wahyudi. Keduanya secara bergantian memberi penjelasan soal mengapa Banyuwangi sampai terjadi defisit anggaran dua tahun berturut-turut.

Menurut mereka, ada beberapa faktor yang menyebabkan Banyuwangi defisit anggaran, seperti banyaknya anggaran yang terbuang percuma hanya untuk kegiatan festival, soal dana hibah, dan terbaru soal pengurangan tenaga harian lepas (THL).

“Kami protes jika defisit ini yang menjadi kambing hitam adalah para THL. Pasalnya, diketahui pembayaran untuk THL belum terbayarkan,” terang Helmi.

Ditambahkan Helmi, efek defisit anggaran, para rekanan proyek atau kontraktor di Banyuwangi harus mencari pinjaman uang untuk membiayai pekerjaan proyek pemerintah. Bahkan mereka terpaksa meminjam uang dari lembaga pinjaman dengan bunga diatar ketentuan perbankan terpaksa dilakoni. Sebab jika tidak begitu, pekerja proyek atau buruh kasar proyek akan marah dan tidak bisa menyambung hidup.

“Ini realitanya, banyak rekanan yang terpaksa hutang ke BPR atau koperasi atau ke perorangan dengan bunga besar. Jika tidak dibayar, pekerja proyek akan marah pada rekanannya,” pungkas Helmi yang juga Ketua Gerakan Buruh dan Rakyat Anti Korupsi (GEBRAK). (Ind/*)

Facebook Comments Box