BALI, (M-RADARNEWS.COM),-              Sesuai Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Wilayah Jawa dan Bali. Gubernur Bali mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Covid-19 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali.

SE Gubernur ini dikeluarkan dengan mempertimbangkan dua hal yaitu; Pertama, semakin tingginya penularan Covid-19 di wilayah Provinsi Bali saat ini yang ditandai dengan semakin meningkatnya kasus baru Covid-19 perhari. Kedua, semakin pentingnya bagi semua pihak untuk menjaga kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan bagi masyarakat Bali.

PPKM Darurat Covid-19 berlaku untuk 9 (sembilan) Kabupaten/Kota di Bali sesuai kriteria level 3 (tiga) dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut :

  1. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar;
  2. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 1000 persen Work From Home (WFH);
  3. pelaksanaan kegiatan pada sektor yakni; esensial seperti keuangan dan perbankan pasar modal sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi perhotelan non penanganan karantina Covid-19, industri orientasi ekspor, esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik, kritikal seperti energi, kesehatan keamanan, logistik dan transportasi Industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air) serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari, supermarket, pasar tradisional toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20 00 WITA, dan untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 jam;
  4. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, dan lapak jajanan baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan mal) hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan di tempat;
  5. kegiatan pada pusat pembelanjaan/mal/pusat perdagangan ditutup sementara, kecuali akses untuk restoran, supermarket dan pasar swalayan dapat diperbolehkan;
  6. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek beroperasi 100 persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  7. aktifitas keagamaan di tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempa ibadah) dilaksanakan dengan melibatkan jumlah orang yang sangat terbatas dan atas seizin Satgas Covid-19 Kabupaten/Kota;
  8. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum, dan area publik lainnya) ditutup sementara;
  9. kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan Ketamatan dan kerumunan) ditutup sementara;
  10. transportasi umum (kendaraan umum angkutan masal, taksi konvensional dan online), dan kendaraan sewa/rental diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 77 persen;
  11. resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 orang dengan menerapkan prokes yang lebih ketat dan tidak menerapkan makan di tempat resepsi, penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup dan untuk dibawa pulang;
  12. bagi yang melakukan perjalanan dengan transportasi udara wajib menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksin suntuk 1), surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR paling lama 2 x 24 jam sebelum keberangkatan. Sedangkan dengan transportasi darat dan laut wajib menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksin suntuk 1), surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR atau negatif uji Rapid Tet Antigen paling lama 2 x 24 jam sebelum keberangkatan. Untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin;
  13. untuk menunjukkan keakuratan dan memastikan keaslian hasil negatif uji swab berbasis PCR atau hasil negatif uji Rapid Test Antigen, surat keterangan tersebut wajib dilengkapi dengan Barcode/QRCode, dan;
  14. tetap memakai masker dengan benar dari konsisten saat melaksanakan kegiatan di luar rumah, serta tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker

Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan, upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal, (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi Covid-19,

“Bupati dan Walikota yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam SE Gubernur dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dua kali berturut-turut sampai dengan pemberhentian sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah,” terang Koster dalam keterangan releasenya, Jumat (02/07/2021).

Lanjut Koster mengatakan, untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan transportasi umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam SE Gubernur dikenai sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Setiap orang, Pelaku Usaha, Pengelola Penyelenggara atau Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum yang melaksanakan aktivitas, berkewajiban melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan yaitu: menerapkan pola hidup sehat dan bebas Covid-19 dengan 6M: Memakai masker standar dengan benar, Mencuci tangan, Menjaga jarak, Mengurangi bepergian, Meningkatkan imun, dan Mentaati aturan. Setiap orang agar membatasi aktivitas di luar rumah dan berupaya menunda/mengurangi perjalanan keluar daerah, terutama daerah kategori zona merah,” tambahnya.

Selain itu, untuk penyelenggara Bandar Udara, Pelabuhan dan Transportasi Darat agar mengatur dan memperketat pelaksanaan prokes dan pemeriksaan persyaratan perjalanan PPDN, termasuk mengatur ketersediaan SDM dan peralatan serta memberikan laporan harian kepada Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Bali. Khusus Pelabuhan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk dilakukan pengetatan pengawasan hasil test bagi PPDN, dengan menempatkan pos pemeriksaan gabungan yang dikoordinir oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), difasilitasi oleh PT ASDP Indonesia Ferry.

“Kepada Perbekel/Lurah bersinergi dengan Bendesa Adat agar segera membentuk Satgas Gotong Royong Penanganan Covid-19 Berbasis Desa Adat dengan struktur organisasi, tugas, dan fungsi. Sebelum Satgas Gotong Royong Penanganan Covid-19 Berbasis Desa Adat terbentuk, Pelaksanaan PPKM Berbasis Desa Kelurahan ditangani oleh Relawan Desa/Kelurahan dan Satgas Gotong Royong Pencegahan Conid:19 Berbasis Desa Adat di Bali, dan mengaktifkan Pos Komando (Posko) Gotong Royong Pencegahan Covid-19 Berbasis Desa Adat di Bali sebagai wadah aktivitas Satgas Gotong Royong sebagaimana yang dimaksud pada huruf a; Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, khusus untuk Posko tingkat Desa dapat menetapkan atau melakukan perubahan regulasi dalam bentuk peraturan desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa,” jelas Koster.

Lanjut Koster, kepada Bupati/Walikota se-Bali agar membentuk Pos Komando (Posko) Gotong Royong, Penanganan Covid-19 Kecamatan yang dipimpin oleh Camat untuk supervisi dan pelaporan Posko tingkat Desa/Kelurahan. Dan agar juga melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap PPDN yang menggunakan Pelabuhan dan jalan Nasional dengan mengaktifkan pos pemeriksaan yang bersinergi dengan aparat TNI/POLRI pada perbatasan wilayah, guna memastikan pelaksanaan protokol kesehatan dan persyaratan perjalanan bagi PPDN.

“Kepada Panglima Kodam IX/Udayana, Kapolda Bali, Kepala Satpol PP Provinsi Bali dan Pecalang Desa Adat agar melakukan operasi penegakan disiplin yang lebih intensif, masif dan tegas guna memastikan terlaksananya Edaran ini secara efektif,” pintanya.

“Edaran Ini mulai berlaku pada hari ini, Sabtu, 3-20 Juli 2021. Dengan berlakunya Edaran iri Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Desa/Kelurahan Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” pungkasnya. (merah/rls)

Facebook Comments Box