JATIM, (M-RADARNEWS.COM),-          Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Realisasi Anggaran yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dalam rapat secara virtual ini Gubernur Khofifah didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Prov Jatim, Heru Tjahjono, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jatim, M Dhofir, dan Kaper BPKP Jawa Timur, Alexander Rubi Satyoadi, serta perwakilan Polda Jatim.

“Rapat Koordinasi ini sudah diselenggarakan beberapa kali dan dikoordinasikan oleh Kemendagri dengan membicarakan berbagai hal yang terkait dengan ikhtiar bagaimana memaksimalkan dan realisasi anggaran,” ujar Gubernur Khofifah usai mengikuti Rakor dengan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, di Gedung Negara Grahadi, Kamis (27/08/2020).

Rakor ini, Kata Gubernur, para peserta dan para nara sumber memaparkan banyak hal terkait pergerakan ekonomi yang harus segera didorong dengan cepat, tepat dan akuntabel di masa Pandemi Covid-19. Hal ini agar pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi pada triwulan II-2020 kemarin, bisa segera kembali positif pertumbuhannya di masa mendatang.

Menurut Khofifah, pada triwulan II-2020 seluruh provinsi di Jawa pertumbuhan ekonominya mengalami kontraksi. Sementara Jawa Timur kontraksinya minus 5,90 persen, itu pun angka kontraksi terendah di Jawa.

“Oleh karena itu tentu harapannya, ketika ada spending time APBN dan APBD, provinsi, kabupaten/kota, diharapkan menggerakkan ekonomi lebih signifikan untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi ke arah positif,” ujar Gubernur.

Meski demikian, kecepatan ketepatan dan akuntabilitas itu harus tetap menjadi pedoman oleh seluruh pengguna anggaran baik APBN dan APBD provinsi, kabupaten/kota.

“Makanya di akhir rakor tadi pembicara Alexander Marwata (Wakil Ketua KPK), Kabareskrim, dan BNPB, berbicara yang ada kaitan dengan pengendalian Covid-19. Tetapi Menkopohulkam Mahfud MD menyampaikan, bahwa upaya pengendalian Covid-19 ini harus seiring dengan pergerakan ekonomi nasional,” katanya.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) RI, Mahfud MD, memaparkan, belum lama ini pemerintah mengeluarkan Kepres No.20 Tahun 2020 tentang penanggulangan Covid-19 dan pemulian ekonomi nasional. Pada bulan Feburari, Maret, April dan Mei 2020 tekanannya pada penanggulangan Covid-19. Tetapi setelah itu tidak bisa diprediksai kapan pandemi ini berakhir.

“Sementara kalau kita memilih kebijakan yang lebih banyak mengajak masyarakat bersembunyi, sebagai bangsa tidak akan produktif akibatnya ekonomi akan macet dan banyak timbul masalah sosial serta diikuti oleh permasalahan politik,” terangnya.

Oleh sebab itu, kata Mahfud, pemerintah mengajak masyarakat bergerak menyadari bahwa Covid-19 itu fakta dalam kehidupan.

“Karena fakta, maka kita tidak bisa menghindar terus tetapi bagaimana caranya hidup berdampingan dengan Covid-19,” tuturnya.

Dikatakannya, ada satu kebijakan berupa tetap memerangi dan menanggulagi Covid-19, dan memulihkan pelan-pelan kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat dengan seluruh aspek kehidupan seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, agama. Kebiajkan itu adalah Kepres No 20/2020. Kepres yang berisi penanggulangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional itu penting dan harus dilakukan.

Menurut Mahfud, akhir September nanti memasuki resesi ekonomi, maka mengharuskan pemerintah bekerja keras untuk menanggulangi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Resesi tidaklah sama dengan krisis. Resesi itu pertumbuhan ekonmi dua kuartal tumbuh mines di bawah satu/nol. Indonesia triwulan II- 2020 minus 5,32 persen dan diperkirakan pada kwartal IV akan muinus 0,5-1,50 persen.

“Jadi pertumbuhannya tidak lebih dari nol. Kalau pertumbuhan sampai dua kali di bawah nol maka disebut resesi. Kalau krisis adalah pertumbuhan per kwartal di sebuah negara. Kalau negara dua keartal pertumbuhannya di bawah nol bisa dikatakan krisis,” paparnya.

“Untuk itulah maka peenting untuk mengadakan pertemuan koordinasi seperti ini yang dibuka oleh Mendagri Tito Karnavian. Dengan rakor ini maka kita harus bekerja agar perekonimian masyarakat bisa tumbuh,” tambahnya. (tim/jnr/kmf)

Facebook Comments Box