JATIM, (M-RADARNEWS.COM),- Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa melantik dan mengambil sumpah jabatan Walikota dan Wakil Walikota Kediri dan Kota Madiun periode 2019 – 2025, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (29/4/2019).

Dua kepala daerah tersebut yaitu Abdullah Abu Bakar sebagai Walikota Kediri dan Lilik Muhibbah sebagai Wakil Walikota Kediri serta pasangan Maidi dan Inda Raya Ayu Miko Saputri sebagai Walikota dan Wakil Walikota Madiun untuk periode lima tahun mendatang.

Dalam prosesi pelantikan yang juga dilakukan penandatanganan pakta integritas oleh kedua Walikota yang mewakili daerahnya, Gubernur atas nama Presiden RI dalam kata-kata pelantikan yang dibacanya memberikan kepercayaan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan.

Sementara dalam amanat sambutan, Khofifah memberikan pesan khusus kepada kedua kepala daerah yang baru dilantiknya, antara lain untuk selalu menjaga pakta integritas karena bagian dari komitmen keberseiringan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan sedang dalam proses Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) baik di Provinsi maupun Kabupaten dan Kota harus seiring dengan program pembangunan prioritas nasional maupun provinsi.

Di Jatim RPJMD ini telah diformulasikan dalam visi misi nawa bhakti satya yang harus mewarnai penyusunan RPJMD Kota Kediri dan Madiun. Dikatakannya, di kedua Kota ini kemiskinan dan penganggurannya rendah dan bisa menjadi referensi bagi daerah daerah lain karena yang menjadi pekerjaan rumah Pemprov Jatim adalah mendorong Indeks Pembangunan Manusia dan menurunkan kemiskinan terutama di pedesaan, membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya dan mempersempit ketimpangan di wilayah selatan dan utara maupun antara kota dan desa.

Oleh karena itu, maka dibutuhkan kemitraan yang kuat diantara kedua wilayah yaitu Kediri dan Madiun dengan daerah disekitarnya.

“Oleh karena itu strong partnership diantara kabupaten dan kota dengan daerah sekitar menjadi sangat penting,” kata Gubernur dihadapan undangan yang dihadiri dari Forpimda Kota Kediri dan Madiun ini.

Lebih lanjut Gubernur menyampaikan, dalam break down visi misi pembangunan lima tahun di depan DPRD Jatim, dirinya bersama Wagub Jatim melakukan pendekatan pembangunan berbasis kewilayahan karena karakteristik rumpun budaya yang berbeda antara rumpun mataraman, tapal kuda, arek, madura dan pantura.

Oleh karena itu koordinasi melalui peran Badan Koordinasi Wilayah menjadi penting tidak hanya sekedar berdasarkan keserumpunan subkultur masing-masing di Jawa Timur tetapi juga mendekatkan pelayanan sesuai dengan intensitas dan fokus di daerah itu sehingga bisa memberikan respon yang cepat.

“Maka pendekatan layanan melalui Bakorwil menjadi penting, kita ingin layanan milneal job center, pusat informasi super koridor bisa dilakukan di Bakorwil bahkan layanan Badan POM yang sudah berjalan satu bulan meski belum maksimal,” terangnya. (Tim/Jnr/Kmf)

Facebook Comments Box