M-RADARNEWS.COM, BALI – Gubernur Bali, I Wayan Koster menggelar pengarahan khusus bagi para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali, mengenai Percepatan Pelaksanaan Kebijakan dan Program 2025-2030. Pertemuan ini berlangsung di Wantilan Pura Samuan Tiga, Bedulu, Gianyar, pada Kamis (10/07/2025).
Sejumlah pejabat penting hadir dalam acara tersebut, termasuk Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, serta jajaran Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV, hingga Pejabat Fungsional di lingkungan Pemprov Bali.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Koster menegaskan komitmennya untuk bekerja lebih keras lagi di periode kedua kepemimpinannya. Ia bertekad mewujudkan program-program yang telah dicanangkan sebelumnya dan juga program baru demi kemajuan masyarakat Bali.
“Jangan pikir periode kedua ini saya akan santai, karena sudah tidak akan terpilih lagi di periode berikutnya. Itu salah. Saya malah akan lebih ngebut, bekerja lebih keras, cepat, dan tajam. Seoptimal mungkin semua yang dicanangkan dari periode pertama dan kedua akan tercapai secara maksimal supaya sesuai dengan Haluan Bali 100 tahun. Jadi, momentum periode 2025-2030 ini sangat penting dan strategis,” tegasnya.
Oleh karena itu, Koster mengajak seluruh jajaran Pemprov Bali untuk mengimbangi kecepatan kerjanya. “Sudah tidak ada lagi ngoyo atau santai, apalagi saling menunggu. Semua harus ambil bagian mengeksekusi program-program ini,” tambahnya.
Untuk mempercepat pelaksanaan program, Gubernur juga berpesan agar para pejabat tidak hanya bekerja cepat, tetapi juga memiliki inisiatif. Ia menekankan pentingnya pejabat memiliki skema yang baik dalam setiap menjalankan program-program yang telah digariskan. “Saya sudah kasih kepercayaan berupa jabatan, saya yakin dengan kemampuan saudara semua, jadi mari kita bekerja dengan sungguh-sungguh,” tegasnya.
Lebih lanjut Koster mengungkapkan, bahwa program pembangunan pada periode pertamanya telah berhasil dicapai, bahkan di tengah tantangan Pandemi Covid-19 selama dua tahun. Keberhasilan ini ditandai dengan diterbitkannya 48 peraturan strategis yang menjadi Penanda Bali Era Baru, terdiri dari 21 Peraturan Daerah (Perda), dan 27 Peraturan Gubernur (Pergub), serta dilengkapi dengan 5 Surat Edaran Gubernur Bali.
“Periode sebelumnya kita telah berhasil mencapai 48 tonggak pembangunan tersebut. Saat ini kita baru berada di titik mulainya 48 peradaban tersebut. Jadi kita memang harus ngebut periode ini karena kita sudah punya landasan,” ujarnya.
Pada periode kedua ini, Koster membeberkan beberapa program super prioritas mendesak yang membutuhkan penanganan bersama dan cepat. Permasalahan tersebut meliputi sampah, kemacetan, air, turis nakal, dan perilaku pariwisata yang tidak bertanggung jawab.
Mengenai masalah sampah plastik, ia menekankan perlunya penyelesaian secepatnya. Bali telah memiliki landasan hukum melalui Pergub Bali No. 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai dan Pergub Bali No. 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber. “Jadi kita tinggal mengimplementasikan dengan baik,” tegas Gubernur Koster.
Untuk mendorong partisipasi masyarakat, ia berencana memberikan insentif sebesar Rp500 juta hingga Rp1 miliar bagi Desa/Desa Adat yang berhasil mengeksekusi program penanggulangan sampah plastik. Penghargaan juga akan diberikan kepada hotel, restoran, mal, serta tempat publik lainnya yang berkontribusi.
Program prioritas berikutnya, adalah menanggulangi masalah kemacetan di Bali. Koster mengaku telah menginstruksikan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) untuk membuat rencana jangka pendek dan jangka panjang.
Rencana jangka pendek, meliputi koordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk mengidentifikasi titik-titik kemacetan dan membuat skenario lalu lintas, seperti pengalihan arus. Sementara itu, skema jangka panjang akan diselesaikan dengan rencana fundamental berupa pembangunan infrastruktur dan transportasi yang tepat.
“Untuk pembangunan infrastruktur berupa pembangunan underpass hingga jalan-jalan baru di titik-titik kemacetan. Sementara transportasi, kita akan percepat pembangunan transportasi massal yang telah dicanangkan oleh Bapak Pj. Gubernur sebelumnya,” ungkapnya.
Adapun program prioritas lainnya, seperti Penertiban Transportasi dan Usaha Transportasi Pariwisata hingga Penertiban Wisatawan Asing, menurutnya, terus dilakukan.
Koster mengungkapkan bahwa pemerintah telah mendeportasi ratusan wisatawan asing nakal pada periode pertama kepemimpinannya sebagai bentuk komitmen dan ketegasan dalam menegakkan peraturan. Hal serupa juga akan diberlakukan bagi pengusaha transportasi yang melanggar aturan.
Gubernur Koster menegaskan, bahwa semua yang dilakukannya adalah wujud kecintaannya pada Pulau Bali dan bentuk tanggung jawabnya kepada masyarakat Bali serta konstitusi. Mengingat Bali selalu menjadi perhatian dunia internasional, setiap masalah yang ada di Bali membutuhkan penanganan intensif dan segera agar tidak mencoreng citra pariwisata Bali.
“Jadi saya bertanggung jawab menjaga kepercayaan masyarakat Bali. Masyarakat Bali telah mempercayakan saya bertanggung jawab penuh dalam membangun pulau ini. Jadi ini saatnya kita bekerja dengan fokus, lurus, dan tulus, serta jauhi perbuatan tercela dalam bekerja,” pungkasnya. (yd/**)