M-RADARNEWS.COM, JATIM – Menanggapi isu pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerapkan strategi jitu untuk menata ulang manajemen keuangannya. Strategi fiskal ini bertumpu pada tiga pilar utama yakni kejujuran, optimalisasi aset, dan pengawasan berbasis teknologi non-tunai.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menekankan, bahwa kejujuran adalah kunci untuk menciptakan transparansi. Hal ini memastikan setiap kebutuhan dan pengeluaran tercatat dengan jelas, sehingga laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan.
”Sehingga pentingnya kejujuran dalam setiap laporan keuangan. Jadi berapa yang perlu disampaikan, sampaikan,” ujar Wali Kota Eri, pada Kamis (18/09/2025).
Untuk mengatasi potensi kekurangan dana, Eri menyebutkan, bahwa Pemkot Surabaya akan mengoptimalkan aset-asetnya yang selama ini belum produktif atau idle. Aset-aset ini akan disewakan untuk menghasilkan pendapatan baru.
”Hasil dari penyewaan ini diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan baru yang signifikan, yang kemudian bisa digunakan untuk menutup kekurangan transfer keuangan daerah,” jelasnya.
Selain itu, Pemkot Surabaya juga memperketat pengawasan untuk mencegah kebocoran anggaran dengan menerapkan sistem pembayaran non-tunai. Sistem ini, misalnya, diterapkan untuk pajak hotel dan restoran. Melalui aplikasi, data pendapatan dapat langsung terintegrasi dengan sistem Pemkot.
”Melalui aplikasi ini, data pendapatan bisa langsung terintegrasi dengan sistem pemerintah kota tanpa perlu pemeriksaan manual. Metode ini menjamin transparansi dan akurasi, meminimalkan ruang untuk kebocoran dana,” imbuhnya.
Meskipun menghadapi tantangan fiskal, Wali Kota Eri menyatakan, bahwa Pemkot Surabaya siap mengoptimalkan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi.
”Dengan fiskal yang kuat dan strategi yang matang, Surabaya membuktikan diri sebagai kota yang siap menghadapi tantangan ekonomi,” pungkasnya. (by/*)