BALI, (M-RADARNEWS.COM),- Dalam rangka Hut Agraria ke-58 tahun 2018, sekretaris Daerah Provinsi Bali Drs. Dewa Made Indra, M.Si., mengapresiasi reformasi layanan yang dilakukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Menurutnya, reformasi yang dilakukan telah dirasakan manfaatnya masyarakat luas dan juga instansi pemerintah dalam proses persertifikatan tanah.

Demikian diutarakannya kepada sejumlah wartawan di sela-sela upacara Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional 2018 di Lapangan Puputan Badung, Senin (24/9/2018).

Lebih jauh dikatakan, target penuntasan penyertifikatan tanah milik masyarakat merupakan program nasional yang menjadi atensi Presiden RI Joko Widodo yang turun langsung menyerahkan sertifikat kepada masyarakat Bali dan sejumlah daerah lainnya.

“Ini merupakan bukti keseriusan pemerintah untuk menuntaskan penyertifikatan tanah. Saya nilai, BPN sebagai ujung tombak dalam program ini telah berhasil melakukan reformasi layanan sehingga target nasional akan segera tercapai,” imbuhnya.

Dewa Indra juga menyampaikan terima kasih atas kerjasama dan sinergi yang terbangun antara Pemprov Bali dan BPN Bali sehingga sudah banyak sertifikat lahan pemerintah yang berhasil dirampungkan.

“Kami berharap sinergi tersebut dapat terus ditingkatkan agar persertifikatan lahan Pemprov bisa segera rampung,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan A .Djalil dalam sambutan yang dibacakan Sekda Dewa Indra menegaskan komitmen jajarannya untuk meningkatkan kualitas rencana tata ruang di Indonesia.

Kementerian ATR/BPN sudah meluncurkan Sistem Informasi Geografis Tata Ruang (GISTARU) yang memungkinkan setiap orang dapat mengakses rencana tata ruang yang berlaku secara nasional maupun yang berlaku di setiap daerah.

“Dengan terbukanya akses terhadap dokumen rencana tata ruang, kesadaran masyarakat kita harapkan makin meningkat dan berperan aktif dalam penyusunan tata ruang serta mengawasi implementasinya,” ujarnya.

Sedangkan berkenaan dengan Legalisasi Aset melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan jumlah 126 juta bidang tanah di seluruh Indonesia, ditargetkan sudah tuntas terdaftar pada tahun 2025.

” Untuk merealisasikan target tersebut, kita harus terus melakukan modernisasi pelayanan dengan pemanfaatan teknologi terkini,” tegasnya.

Pada bagian lain, Sofyan A. Djalil juga menyinggung pembangunan infrastruktur yang belakangan menjadi fokus perhatian pemerintah. Salah satu kegiatan penting terkait dengan pembangunan infrastruktur adalah pengadaan tanah.

“Untuk menyukseskan program ini, kami minta dukungan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi lainnya di seluruh Indonesia,” ulasnya.

Sekda Bali juga menyerahkan Satya Lencana kepada pegawai di lingkungan BPN Bali. Acara diakhiri pemotongan tumpeng Sekda Dewa Indra yang diserahkan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Bali Rudi Rubijaya.

Peringatan Hari ATR/BPN 2018 mengambil tema “Tanah dan Ruang Untuk Keadilan dan Kemakmuran”. Tema ini mengandung makna, tanah dan ruang sebagai satu kesatuan utuh yang dapat memberikan keadilan dan kemakmuran masyarakat, pelaku usaha maupun negara. (Tim)

Facebook Comments Box