M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Indonesia resmi memblokir layanan kecerdasan buatan generatif Grok, sebuah kebijakan yang dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat keamanan siber dan tata kelola artificial intelligence (AI).
Indonesia pun menjadi negara pertama yang menghentikan akses ke sebuah platform AI karena dinilai berisiko tinggi terhadap keselamatan publik, khususnya perempuan dan anak-anak dari ancaman eksploitasi seksual digital.
Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, Pratama Persadha menegaskan, bahwa pemblokiran Grok bukanlah tindakan sensor semata. Ia menyebut langkah tersebut sebagai bentuk intervensi negara untuk menutup potensi ancaman baru yang muncul seiring perkembangan teknologi AI.
“Penyalahgunaan AI generatif seperti Grok telah berubah dari isu teknologi menjadi ancaman terhadap identitas dan martabat individu. Kemampuan teknologi memanipulasi gambar perempuan dan anak secara non-konsensual dengan realisme tinggi menjadikan negara wajib hadir melindungi kelompok rentan,” ujar Pratama dalam keterangan resminya dikutib dari infopublik, pada Senin (12/01/2026).
Menurutnya, maraknya konten asusila berbasis manipulasi AI menunjukkan pergeseran pola kejahatan siber. Ancaman kini tidak hanya menyasar sistem, tetapi langsung menargetkan kehormatan pribadi. Karena itu, pemblokiran dilakukan sebagai opsi terakhir ketika mekanisme keamanan platform dinilai tidak cukup responsif.
Pratama menjelaskan, dari sudut pandang keamanan nasional, Grok yang terhubung dengan platform media sosial terbuka memiliki celah pengawasan konten yang cukup besar. Jika tetap diakses, ruang digital Indonesia dapat menjadi tempat berkembangnya kekerasan berbasis gender daring, eksploitasi anak, hingga pencemaran nama baik melalui teknologi AI.
Langkah pemerintah juga dinilai mempertegas posisi Indonesia, bahwa kemajuan teknologi harus tetap mengedepankan perlindungan manusia. Ketika banyak negara menanti terbentuknya konsensus global atau aturan internasional, Indonesia memilih bersikap proaktif dengan menempatkan keselamatan publik sebagai prioritas utama.
Dari perspektif global, pemblokiran ini berpotensi menjadi preseden penting. Kebijakan tersebut mengirimkan pesan bahwa inovasi AI harus dibarengi tanggung jawab dan kontrol risiko. “Kebijakan ini menunjukkan bahwa regulasi dapat bergerak lebih cepat dari inovasi ketika keselamatan publik dipertaruhkan,” jelasnya.
Meski demikian, Pratama menegaskan, bahwa pemblokiran bukan solusi permanen. Pemerintah perlu melanjutkan upaya ini dengan menyusun standar keamanan AI, memperketat guardrail terhadap konten seksual non-konsensual, menetapkan audit independen bagi AI berisiko tinggi, serta memperkuat kerja sama internasional dalam penegakan hukum.
“Tanpa regulasi komprehensif dan berkelanjutan, ancaman serupa dapat kembali muncul melalui platform AI lainnya. Pemblokiran Grok harus menjadi titik awal penguatan tata kelola AI yang aman, etis, dan berpihak pada keselamatan masyarakat,” tandasnya.
Dengan demikian, keputusan memblokir Grok menjadi sinyal tegas bahwa Indonesia tidak akan memberi ruang bagi teknologi berisiko tinggi yang mengancam keamanan dan martabat masyarakat Indonesia.