JATIM, (M-RADARNEWS.COM),- Sebagai salah satu provinsi yang telah melakukan penandatanganan komitmen bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi, Jatim mencatatkan nilai di atas rata-rata nasional.

Dalam acara rapat koordinasi dan evaluasi serta penandatanganan Komitmen bersama pemberantasan korupsi di Provinsi Jawa Timur bersama KPK, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan, untuk pelaporan aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi tahun 2018 di Jatim, yang telah diverifikasi oleh KPK tertanggal 15 Januari 2019 tercatat, dari 39 pemerintahan daerah di yang terdiri atas satu pemerintah provinsi dan 38 kabupaten/kota secara rata-rata mendapat nilai 66% atau 8% lebih tinggi dari nilai rata-rata nasional.

“Prestasi kita memang melebihi rata-rata nasionalnya sebesar 58%, tapi kita masih harus terus berbenah, karena nilai tertinggi dicapai di Jawa Timur ada yang mencapai 93% dan terendah 39%,” tuturnya di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (28/2/2019).

Berikut rincian pencapaian setiap sektor secara rata-rata. Yakni pencapaian program perencanaan dan penganggaran anggaran APBD sebesar 71%, barang dan jasa 61%, pelayanan terpadu satu pintu 77%, kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 64%, manajemen ASN 65%, Dana Desa 71%, manajemen aset 80%. Yang terendah adalah optimalisasi pendapatan daerah baru 47%.

Dengan perencanaan yang baik, Gubernur Khofifah berharap, tidak ada kepala daerah atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terjerat kasus korupsi, sehingga kepercayaan masyarakat bisa dijalankan secara maksimal.

“Kami harap, dengan upaya pencegahan yang diinisiasi bersama ini, ke depan tingkat korupsi di Jawa Timur jadi lebih rendah hingga masyarakat dapat lebih menikmati anggaran dan keuangan negara atau daerah yang dialokasikan di Jawa Timur,” ujarnya.

Sebagai informasi, berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW), ada 14 kepala daerah di Jatim yang dijerat KPK. Berikut ini daftarnya:

1. Wali Kota Pasuruan Setiyono

2. Wali Kota Batu Eddy Rumpoko

3. Bupati Pamekasan Achmad Syafii

4. Wali Kota Blitar M Samanhudi

5. Bupati Tulungagung Syahri Mulyo

6. Bupati Jombang Nyono Suharli

7. Bupati Nganjuk Taufiqurrahman

8. Bupati Bangkalan Fuad Amin

9. Bupati Situbondo Ismunarso

10. Wali Kota Madiun Bambang Irianto

11. Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasha

12. Wali Kota Malang Moch Anton

13. Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus

14. Bupati Malang Rendra Kresna

(Tim/Jnr/Kmf)

Facebook Comments Box