JATIM, (M-RADARNEWS),- Pada bulan ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi Banyuwangi. Sekretaris Daerah (Sekda) Banyuwangi, Djajat Sudrajat, mengatakan, kedatangan Deputi Pencegahan KPK ke Banyuwangi dalam rangkaian kinerja positif.

“KPK datang ke Banyuwangi bukan negatif. Jadi jangan dianggap yang macam-macam. Justru mereka ke Banyuwangi dalam rangkaian kinerja yang positif,” kata Djajat, Senin (23/7) kemarin.

Dalam bulan ini, menurut Djajat, KPK dua kali ke Banyuwangi, yakni pada 6 dan 19 Juli. Pada 6 Juli, yang datang ke Banyuwangi adalah Deputi Pencegahan.

Sebagaimana tugas dari Deputi Pencegahan, kedatangan rombongan KPK tersebut bermaksud memberikan treatment, yakni peningkatan monitoring dan evaluasi sistem keuangan pemkab.

“Pada 6 Juli, kegiatan yang dilakukan KPK adalah monitoring dan evaluasi program rencana aksi pemberantasan anti korupsi,” kata Djajat yang menjadi moderator selama kedatangan KPK.

Kedatangan KPK saat itu karena Banyuwangi telah melakukan pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai asas kepatutan. Patut terhadap regulasi, normatif, akuntabel, dan layak.

Pada 19 Juli, kedatangan KPK ke Banyuwangi untuk menyampaikan bimbingan teknis dan monitoring yang dilakukan oleh Bidang Pengendalian Gratifikasi KPK. Saat itu, Banyuwangi ditunjuk sebagai tuan rumah bimbingan dan monitoring untuk tujuh inspektorat.

“Kedatangan yang terakhir malah mengadakan pembinaan terhadap pengawasan dan pelaporan gratifikasi. Banyuwangi ditunjuk sebagai tuan rumah karena menjadi percontohan untuk tujuh inspektorat,” lanjutnya.

Selama ini, Banyuwangi dinilai memiliki prestasi yang cukup baik dalam pengelolaan keuangannya. Hal inilah, menurut Djadjat, yang menjadikan perhatian Deputi Pencegahan kerap datang ke Banyuwangi. “Kita (Banyuwangi) ini dijadikan percontohan untuk daerah lain, jadi terus dikuatkan,” paparnya.

Sampai saat ini, papar Djadjat, Pemda Banyuwangi telah mencatatkan diri sebagai daerah yang telah melakukan perencanaan hingga monitoring berbasis elektronik. Ada berbagai aplikasi yang dikembangkan untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Mulai dari e-planing, e-budgeting, e-village budgeting, hingga e-monitoring. “Semuanya bisa diakses melalui website Pemda Banyuwangi,” imbuhnya.

Dari berbagai upaya tersebut, Pemda Banyuwangi mendapat penilaian baik. Kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) Kabupaten Banyuwangi telah mencapai level 3 alias telah terintegrasi. “Di Jawa Timur yang APIP-nya level tiga, hanya dua. Salah satunya, ya, Banyuwangi,” terangnya.

Selain itu, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Banyuwangi juga termasuk yang terbaik di tingkat Nasional. “Untuk SPIP ini, kita nomor dua di tingkat nasional,” pungkasnya. (Tim/Hum)

Spread the love