M-RADARNEWS.COM, JATENG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi, mengambil langkah progresif dalam upaya membangkitkan kembali marwah ekonomi kerakyatan. Salah satunya melalui insersi kurikulum perkoperasian ke jenjang pendidikan dasar hingga menengah.
Kebijakan tersebut dikemas dalam penyusunan insersi kurikulum pendidikan perkoperasian, yang kini memasuki tahap finalisasi. Program ini diharapkan menjadi fondasi bagi generasi muda untuk memahami nilai-nilai koperasi sejak dini.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng, Sumarno mengatakan, langkah tersebut merupakan terobosan penting dalam penguatan ekonomi berbasis gotong royong. “Ini bahkan mungkin yang pertama di Indonesia. Mudah-mudahan hasilnya bisa bagus,” ujar saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Finalisasi Insersi Kurikulum Pendidikan Perkoperasian di Balai Pelatihan Koperasi dan UKM Jateng, Kota Semarang, Selasa (05/05/2026).
Menurutnya, pemahaman tentang koperasi harus kembali diperkuat. Sebab koperasi memiliki karakter berbeda dengan bisnis pada umumnya. “Koperasi memadukan konsep bisnis dan nilai sosial. Ada kebersamaan, ada gotong royong, dan kedaulatan tetap di tangan anggota. Ini yang harus dipahami masyarakat,” tegasnya.
Sumarno menambahkan, kurikulum ini juga menjadi langkah strategis mendukung program nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Pemahaman dasar tentang ekonomi kerakyatan perlu ditanamkan sejak jenjang SD hingga SMA.
“Harapannya, koperasi di masa depan dikelola SDM yang benar-benar paham ruh koperasi, sehingga kemajuan bersama dapat tercapai,” imbuhnya.
Pemprov Jateng, telah berencana menyampaikan hasil penyusunan kurikulum ini langsung kepada Menteri Koperasi Republik Indonesia (Menkop RI) untuk dipertimbangkan sebagai standar nasional.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Jateng, Dwi Silo Raharjo, menjelaskan bahwa kurikulum tersebut nantinya diterapkan di seluruh sekolah di bawah Dinas Pendidikan maupun madrasah di bawah Kementerian Agama.
Ia mengakui pendidikan ekonomi selama ini cenderung umum, sehingga aspek perkoperasian kurang mendapat porsi khusus. Padahal pada era 1980-an, pendidikan koperasi menjadi bagian penting dalam kurikulum nasional.
“Kami ingin mengangkat lagi pentingnya pendidikan koperasi. FGD ini untuk menyempurnakan draf kurikulum agar selaras dengan kebijakan pendidikan nasional maupun daerah, serta menghasilkan modul yang aplikatif,” terang Dwi.
Kurikulum tersebut ditargetkan dapat mulai diimplementasikan pada tahun ajaran baru mendatang. FGD berlangsung selama tiga hari dengan melibatkan 40 peserta dari berbagai unsur, mulai dari Kanwil Kemenag Jateng, Dinas Pendidikan Provinsi dan Kota Semarang, hingga para praktisi koperasi.
Pemprov Jateng optimistis, hadirnya kurikulum perkoperasian akan melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas finansial, tetapi juga memiliki jiwa kolektif dan semangat gotong royong dalam membangun ekonomi bangsa melalui koperasi. (ed/hm)