M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut bahwa presiden dan menteri boleh ikut berkampanye dan memihak, tetapi pada saat kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara.
Hal itu disampaikan Jokowi saat menjawab pertanyaan awak media terkait adanya pandangan sejumlah menteri yang tidak ada hubungan dengan politik, tetapi menjadi tim sukses, di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/01/2024).
“Itu kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri, sama saja. Presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara,” kata Presiden Jokowi.
Kepala Negara menyebut, presiden bukan hanya sebagai pejabat publik, tetapi juga pejabat polisi. Dia menilai keberpihakan terhadap salah satu kandidat Capres-Cawapres merupakan hal yang wajar.
“”Kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masak gini enggak boleh berpolitik? Boleh. Menteri juga boleh,” tandasnya. (red)
