JATIM, (M-RADARNEWS.COM),-               Meningkatnya kasus Covid-19 yang terjadi pada anak-anak di Jawa Timur (Jatim), membuat anggota Komisi E DPRD Jatim, Hari Putri Lestari (HPL) mengaku prihatin. Apalagi pada bulan Juli 2021 mendatang, pemerintah berencana mulai menerapkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di sekolah.

Oleh karena itu, perempuan yang akrab disapa HPL ini mengimbau kepada kepala daerah, terutama kepala sekolah yang wilayahnya masuk zona merah dan oranye agar rencana PTM dapat ditinjau ulang. tidak ingin penerapan PTM justru berdampak pada terjadinya klaster Covid-19 di sekolah.

“Kami mengimbau kepala daerah terutama kepala sekolah yang masuk zona merah dan oranye agar ditinjau ulang untuk pembelajaran tatap muka. Khususnya SMA dan SMK yang sudah siap, tapi karena adanya kenaikan (Covid-19) cukup tajam sehingga perlu dikaji ulang,” kata HPL dikutip dari laman kominfo.jatimprov, Senin (28/06/2021).

Selain itu, Politisi PDI Perjuangan ini juga menekankan kepada kepala daerah dan pihak sekolah agar dapat memantau perkembangan kasus Covid-19 dalam 1 atau 2 minggu ke depan. Meski begitu, kasus Covid-19 ini tidak bisa digeneral dalam satu kabupaten/kota, tapi dapat dipetakan lagi sesuai tingkat kecamatan atau kelurahan. “Memang tidak bisa (kasus Covid-19) digeneral dalam satu kabupaten/kota di Jatim, tapi dipetakan lagi mana-mana yang siap atau masih bisa (dilaksanakan PTM),” jelasnya.

Sementara itu, untuk rencana PTM jenjang SD dan SMP, HPL berharap agar dapat ditunda dulu selama 1 atau 2 bulan ke depan. Sebab menurutnya, varian delta yang ditemukan di Jatim ini lebih cepat penularannya. Sedangkan anak-anak usia SD dan SMP dinilainya juga belum dapat menjaga kehatian-hatian. “Terutama SD inikan belum bisa menjaga diri maupun kehati-hatian terhadap Covid-19. Kalau sudah bermain mereka lupa bahwa ini ada pandemi yang harus ekstra hati-hati,” ujarnya.

Di sisi lain, HPL juga mendorong pemerintah agar lebih memperhatikan nasib para pekerja yang mengandalkan penghasilannya dari harian. Utamanya, para pekerja harian yang terpapar Covid-19, baik sedang menjalani perawatan di rumah sakit maupun isolasi mandiri.

Menurut HPL, ketika para pekerja ini terpapar Covid-19, otomatis mereka harus berhenti bekerja dan tidak ada penghasilan. Makanya perlu perhatian khusus dari pemerintah kepada para pekerja ini agar jangan sampai mereka kelaparan. Namun, apabila dananya terbatas, Satgas Covid-19 provinsi dapat berkoordinasi dengan kabupaten/kota dan instansi terkait untuk mendata siapa-siapa yang harus menjadi prioritas.

“Pemerintah harus turun tangan langsung menangani jangan sampai kelaparan. Kita harus memprioritaskan pekerja atau buruh yang mengandalkan penghasilan harian ini jangan sampai ada yang kelaparan,” pungkasnya.

Sementara itu, menurut data di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) untuk kasus anak di Jatim yang terkonfirnasi positif sampai dengan tanggal 27 Juni 2021 kemarin sudah mencapai 14.173 anak di Jatim terkonfirmasi covid 19. “Dari data tersebur sebanyak 75 anak terpapar covid meninggal dunia. 38 anak usia 0 samapi 5 tahun dan 37 anak usia 6 sampai 18 tahun,” ujar Andriyanto

Andriyanto juga membenarkan bahwa anak yang terkena covid di Jatim sebagian besar berasal dari klaster keluarga. “Saya berharap ini menjadi perhatain para orang tua untuk selalu menekankan prokes di lingkungan keluarga,” pintanya.

“Orang tua juga kita harap paham dengan perkembangan kondiai anak. Sebab anak, cenderung sulit mengutarakan gejala yang dirasakannya,” pungkasnya. (red/jnr/kmf)

Facebook Comments Box