BALI, (M-RADARNEWS),-               Terkait Keputusan Pemerintah dan DPR untuk mengesahkan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) mendapat penolakan dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Denpasar, karena rancangan itu disebut mengandung pasal-pasal bermasalah yang akan membuat sistem hukum pidana menjadi “kacau balau”.

Sebagai bentuk penolakan tersebut, AJI Kota Denpasar menggelar aksi tunggal di Lapangan Bajra Sandi Renon, Denpasar, Senin (05/12/2022).

Pasal-pasal bermasalah tersebut diantaranya diyakini berpotensi mengancam kebebasan pers dan menjadi preseden buruk bagi demokrasi Indonesia.

Simbol massa aksi berpakaian putih dengan mulut ditutupi plester atau lakban hitam sebagai simbol pembungkaman. Disamping itu, simbol aksi juga membawa karton berisi tulisan “Tolak Pasal Bermasalah RKUHP”.

Ketua AJI Denpasar, Eviera Paramitha Sandi mengatakan, terdapat sekitar 17 pasal bermasalah dalam RKUHP yang berpotensi mengancam kebebasan pers. Hal ini lantaran pasal-pasal tersebut bisa mempengaruhi kerja-kerja jurnalis seperti pasal penghinaan, tindak pidana penyiaran dan penyebarluasan berita atau pemberitahuan berita bohong.

“Karena ada penekanan disitu. Dimana kami tekankan pada kritik yang dimana bisa juga digunakan untuk membungkam kami sebagai seorang Jurnalis. Kami menolak 17 pasal bermasalah yang berhubungan  dengan Jurnalistik,” ungkapnya.

Menurutnya sebagai seorang Jurnalis pasti selalu mengedepankan kritik untuk kepentingan publik. Namun, dengan hadirnya pasal-pasal tersebut tentu kerja kritik berpotensi terganggu.

Untuk itu, tambahnya jika pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP ini disahkan hanya akan memperpanjang warisan UU ala pemerintah Kolonial dan jadi musuh pers.

“Apabila Jokowi-Ma’ruf dan DPR-RI di bawah Puan Maharani mengesahkan RKUHP ini, maka sejatinya mereka telah mewariskan Undang-Undang seperti pemerintah kolonial terdahulu. Terkhusus Jokowi-Ma’ruf dan DPR di bawah Puan Maharani serta partai-partai yang duduk di DPR RI menjadi musuh Pers,” terangnya.

Atas dasar hal tersebut AJI Kota Denpasar menyatakan sikap dan tuntutan sebagai berikut; 1) Menolak RKUHP yang dibuat pemerintah dan sedang dibahas DPR-RI. 2) Menuntut pemerintah Jokowi-Ma’ruf menolak atau menarik kembali RKUHP. 3) Menuntut DPR-RI menghentikan pembahasan dan pengesahan RKUHP.

Adapun 17 pasal bermasalah yang dinilai AJI Denpasar sebagai berikut :

Pasal 188 yang mengatur tentang tindak pidana penyebaran atau pengembangan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninime.

Pasal 218, Pasal 219 dan Pasal 220 yang mengatur tindak pidana menyerang kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 240 dan Pasal 241 yang mengatur tindak pidana penghinaan terhadap Pemerintah atau lembaga negara.

Pasal 263 yang mengatur tindak pidana penyiaran atau penyebarluasan berita atau pemberitahuan bohong.

Pasal 264 yang mengatur tindak pidana kepada setiap orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau yang tidak lengkap.

Pasal 280 yang mengatur tentang gangguan dan penyesatan proses peradilan.

Pasal 302 (berubah jadi Pasal 300), Pasal 303 (berubah jadi Pasal 301) dan Pasal 304 (berubah jadi (Pasal 302) yang memuat tentang tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan.

Pasal 351 (berubah jadi 347) dan Pasal 352 (berubah jadi Pasal 348) yang mengatur tentang penghinaan terhadap kekuasaan Umum dan Lembaga Negara telah dihapus, namun masih ada Pasal 240 yang mengatur penghinaan terhadap pemerintah.

Pasal 440 (berubah jadi Pasal 436) yang mengatur tindak pidana penghinaan ringan.

Pasal 437 (berubah jadi Pasal 433) yang mengatur tindak pidana pencemaran.

Pasal 443 (berubah jadi Pasal 439) yang mengatur tindak pidana pencemaran orang mati.

Pasal 598 (berubah jadi Pasal 594) dan Pasal 599 (berubah jadi Pasal 595) yang mengatur tindak pidana penerbitan dan pencetakan. (rd/dm)

Facebook Comments Box