M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus memperkuat pengawasan, mitigasi risiko, dan sinergi antar-pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025. Hal ini dilakukan untuk memastikan SPMB berjalan tanpa diskriminasi, adil, dan akuntabel, menjadikannya indikator krusial bagi keterbukaan sistem pendidikan nasional.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menegaskan pentingnya sistem SPMB yang transparan. Menurutnya, evaluasi dan pengawasan aktif di setiap tahap mulai dari pendaftaran hingga pengumuman hasil seleksi sangat krusial untuk mencegah penyimpangan.
“Kami ingin semua daerah belajar dari satu sama lain. Yang belum siap, harus didampingi. Jangan sampai proses ini justru menimbulkan persoalan baru dalam kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan,” tegas Abdul Mu’ti dikutib dari infopublik, pada Selasa (24/06/2025).
Baca juga: Wakil Ketua Komisi X DPR RI Desak Tindak Tegas Kecurangan SPMB 2025-2026
Mitigasi Risiko dan Tantangan di Lapangan
Meskipun SPMB 2025 mengacu pada Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025, implementasinya di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan. Isu-isu seperti antrean token sejak subuh, dugaan pungutan liar (pungli), dan kesulitan akses informasi masih muncul, berpotensi mencederai prinsip inklusivitas pendidikan.
Menanggapi hal ini, Kemendikdasmen telah mengembangkan berbagai langkah mitigasi terukur, antara lain:
– Sosialisasi Petunjuk Teknis (Juknis) lebih awal melalui kanal yang relevan dengan karakteristik lokal.
– Forum Pengawasan Bersama yang melibatkan dinas, Unit Pelaksana Teknis (UPT), dan lembaga independen.
– Investigasi Lapangan untuk kasus kasuistik oleh inspektorat dan dinas terkait.
– Penindakan Tegas atas dugaan kecurangan, mulai dari pembatalan seleksi hingga sanksi administratif.
Salah satu solusi konkret yang dikedepankan Kemendikdasmen, adalah menjalin kemitraan aktif dengan sekolah swasta. Ketika daya tampung sekolah negeri terbatas, sekolah swasta didorong untuk diintegrasikan dalam sistem SPMB.
“Kami mendorong Pemda mengintegrasikan sekolah swasta dalam pelaksanaan SPMB, dengan pengawasan yang sama ketatnya. Ini untuk menjamin hak pendidikan bagi semua anak,” ujar Dirjen PAUD Dikdasmen, Gogot Suharwoto.
Selain itu, Kemendikdasmen juga telah mengunci kuota daya tampung di sistem Dapodik, sehingga tidak mudah diubah tanpa verifikasi. Validasi data prestasi, domisili, afirmasi, dan mutasi kini dilakukan secara berlapis untuk meminimalisasi penyalahgunaan.
Untuk menjaga integritas proses, Kemendikdasmen tidak bekerja sendiri. Berbagai lembaga, seperti Polri, KPK, Ombudsman RI, KPAI, Komisi Disabilitas Nasional, dan Kemendagri, turut terlibat dalam pengawasan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa SPMB bukan hanya isu pendidikan, tetapi juga soal keadilan sosial dan tata kelola yang bersih.
“Setiap laporan akan ditindak. Investigasi dilakukan secara cepat dan tuntas. Tidak ada toleransi untuk pungli atau manipulasi data,” tegas Gogot.
Kemendikdasmen juga aktif meluruskan informasi yang simpang siur di masyarakat. Contohnya, isu antrean token di Surabaya yang disebut terjadi sejak subuh, padahal sistem pendaftaran resmi baru dibuka saat jam kerja. Demikian pula dugaan pungli di Bandung dan Tangerang yang setelah ditelusuri bersama Wamendikdasmen dan Ombudsman, ternyata tidak terbukti. Langkah ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan menghindari kepanikan kolektif.
Dengan setengah dari daerah sudah melaksanakan SPMB dan sisanya akan menyusul hingga awal Juli, transparansi dan kesiapan daerah akan terus diuji. Kemendikdasmen memastikan bahwa semua pihak sekolah, dinas, orang tua, dan murid memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam menjaga integritas sistem ini, menjadikan SPMB sebagai gerbang awal menuju keadilan pendidikan.