JATIM, (M-RADARNEWS.COM),- Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur berharap kepada Pemerintah Provinsi Jatim memberikan perhatian terhadap pertumbuhan ekonomi kerakyatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020.
“Harapan Komisi B DPRD Jatim ada perhatian lebih dari Ibu Gubernur untuk perekonomian Jatim. Bolehlah emergency kalau diprioritaskan untuk bidang Kesra tapi pertumbuhan ekonomi juga penting,” harap Anggota Komisi B DPRD Jatim, Pranaya Yudha ditemui di DPRD Jatim, Rabu (13/11/2019).
Dikatakannya, saat ini OPD yang menjadi mitra kerja komisi bidang perekonomian rata-rata alokasi anggarannya mengalami penurunan yang cukup signifikan. Padahal banyak program yang diusulkan OPD, diyakini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi namun tidak mendapat dukungan anggaran APBD Jatim.
“OPD yang mengalami penurunan drastis alokasi anggarannya yakni Dinas Perikanan, Dinas Peternakan, dan Dinas Koperasi dan UMKM Jatim yang mencapai kisaran 40 persen dibanding tahun anggaran 2019,” ujarnya.
Ia mencontohkan, persoalan berat yang menjadi tanggungjawab Dinas Koperasi dan UMKM Jatim adalah dari 36 ribuan koperasi yang tersebar di Jatim, terdapat sekitar 12.616 koperasi yang kondisinya hidup segan mati tapi tak mau atau mati suri. “Makanya ini harus ditata, apa sekalian di matikan atau di hidupkan kembali.” terang Yudha.
Di sisi lain, keberpihakan APBD Jatim 2020 terhadap sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan juga minim bahkan cenderung turun. Padahal selama ini Provinsi Jatim menjadi penopang utama lumbung pangan nasional.
“Pertumbuhan ekonomi juga penting untuk didorong. apalagi Jatim dikenal sebagai lumbung pangan nasional tentunya dari sisi pertanian, peternakan dan perikanan juga perlu ditingkatkan anggaran yang bisa berdampak langsung kepada masyarakat,” jelasnya.
Komisi B DPRD Jatim akan terus berupaya mendorong meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Karena itu dalam proses finalisasi anggaran nanti pihaknya akan mendesak supaya program-program yang manfaatnya kurang bisa dirasakan langsung masyarakat bisa dialihkan untuk program yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.
Ketua Komisi B DPRD Jatim, Aliyadi Mustofa menilai anggaran untuk mitra komisinya di bidang ekonomi, sebuah perencanaan anggaran yang akan berdampak buruk pada perekeonomian Jatim 2020. Ini karena dinas dinas yang masuk mitra komisinya banyak yang dikepras bahkan sampai 50 persen. (Tim/Jnr/Kmf)
