M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menetapkan tersangka dan sekaligus menahan Eko Darmanto (ED) Eks Kepala Kantor Pengawasan, Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta, terkait kasus dugaan korupsi berupa penerimaan gratifikasi dan pencucian uang (TPPU).

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, KPK melalui Direktorat LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara) menemukan adanya kejanggalan pencantuman informasi dan data mengenai berbagai kepemilikan aset bernilai ekonomis yang diduga tidak sesuai dengan profil selaku penyelenggara negara. Selanjutnya dilakukan analisis dan ditingkatkan pada tahap penyelidikan hingga penyidikan.

“Kemudian KPK menetapkan dan mengumumkan tersangka ED,” kata Asep Guntur dalam konferensi pers dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, melalui siaran dikanal Youtube KPK RI, Jumat (08/12/2023).

“Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik melakukan penahanan tersangka ED untuk 20 hari ke depan. Dimulai pada hari ini, 8 Desember 2023 sampai dengan 27 Desember 2023 di Rutan KPK,” lanjutnya.

Adapun konstruksi perkara, diduga ED dalam jabatan dan kapasitasnya pelaku penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai Kemenkeu RI yang dimulai tahun 2007-2023.

ED sempat menduduki beberapa jabatan strategis di antaranya Kepala Bidang Penindakan, Pengawasan Pelayanan Bea Cukai di Kantor Bea dan Cukai Jawa Timur 1 di Surabaya dan Kepala Sub Direktorat Manajemen Risiko Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai di Ditjen Bea dan Cukai.

Dengan jabatannya tersebut, ED kemudian memanfaatkan dan memaksimalkan kewenangannya untuk menerima gratifikasi dari para pengusaha impor maupun pengusaha pengurusan jasa kepabeanan hingga dari pengusaha barang kena cukai.

Tahun 2009, dimulai penerimaan aliran uang sebagai gratifikasi oleh ED melalui transfer rekening bank dengan menggunakan nama dari keluarga intinya dan berbagai perusahaan yang terafiliasi dengan ED. Penerimaan gratifikasi berlangsung hingga tahun 2023.

Perusahaan yang terafiliasi dengan ED di antaranya bergerak di bidang jual beli motor besar dan mobil antik, serta yang bergerak di bidang konstruksi dan pengadaan sarana pendukung jalan tol yang menjadi bukti permulaan awal gratifikasi yang diterima ED sejumlah Rp 18 miliar.

“Atas penerimaan berbagai gratifikasi tersebut, ED tidak pernah melaporkan kepada KPK pada kesempatan pertama setelah menerima gratifikasi dalam waktu 30 hari kerja,” jelas Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur.

Atas perbuatannya, tersangka ED disangkakan melanggar Pasal 12 huruf B Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor. (rd/*)

Facebook Comments Box