M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan dan sekaligus melakukan penahanan terhadap Hakim Agung nonaktif GS (Gazalba Saleh) menjadi tersangka, terkait dugaan korupsi berupa penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) RI.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, berdasarkan kecukupan alat bukti dan dinaikkan ke tahap penyidikan untuk dugaan penerimaan gratifikasi disertai tindakan dan upaya menempatkan, mentransfer, mengalihkan, menukarkan dengan mata uang asing sebagai TPPU.

“Maka, KPK menetapkan dan mengumumkan tersangka GS Hakim Agung Kamar Pidana MA RI periode 2017 sampai dengan sekarang. Terkait kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka GS untuk 20 hari pertama mulai hari ini tanggal 30 November 2023 sampai dengan 19 Desember 2023 di Rutan KPK,” kata Asep Guntur dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, melalui siaran dikanal Youtube KPK RI, Kamis (30/11/2023).

Adapun konstruksi perkaranya, lanjut Asep, diduga dalam jabatannya selaku Hakim Agung Kamar Pidana MA RI sejak tahun 2017, GS dalam beberapa perkara ditunjuk untuk menjadi salah satu anggota majelis hakim yang menangani permohonan kasasi maupun peninjauan kembali di MA. Untuk perkara yang pernah disidangkan dan diputus GS terdapat pengkondisian terkait amar isi keputusan yang mengakomodir keinginan dan menguntungkan pihak-pihak berperkara yang mengajukan upaya hukum di MA.

“Dari pengkondisian isi amar putusan tersebut, GS menerima pemberian sejumlah uang sebagai bentuk penerimaan gratifikasi di antaranya untuk keputusan dalam perkara kasasi dengan terdakwa Eddy Prabowo, Rennier Abdul Rahman Latief dan peninjauan kembali terpidana Jafar Abdul Gaffar,” ujar Asep Guntur.

Sebagai bukti permulaan awal, Asep menyebut, di mana dalam kurun waktu 2018 sampai dengan 2022, ditemukan adanya aliran uang berupa penerimaan gratifikasi sejumlah kurang lebih Rp15 miliar.

“Atas penerimaan gratifikasi dimaksud, GS kemudian melakukan pembelian berbagai aset bernilai ekonomis di antaranya pembelian cash 1 unit rumah yang berlokasi di wilayah Cibubur, Jakarta Timur dengan harga Rp7,6 miliar, satu bidang tanah beserta bangunan di wilayah Tanjung Barat, Jakarta Selatan dengan harga Rp15 miliar, dan didapati pula adanya penukaran sejumlah uang ke beberapa money changer menggunakan identitas orang lain yang nilainya hingga miliaran,” jelasnya.

Asep Guntur menambahkan, penerimaan gratifikasi tidak pernah dilaporkan oleh tersangka GS pada KPK dalam kurun waktu 30 hari sejak diterima, termasuk tidak dicantumkannya aset-aset bernilai ekonomis tersebut dalam LHKPN.

Atas perbuatannya, tersangka GS disangkakan melanggar Pasal 12B UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor dan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. (rd/*)

Facebook Comments Box