M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah mempercepat program sekolah rakyat berbasis asrama dengan kurikulum holistik yang akan mulai beroperasi pada Juli 2025. Program ini dirancang untuk menjangkau 500.000 anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem hingga 2029, dan menjadi tulang punggung strategi pengentasan kemiskinan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono menjelaskan alasan pemilihan konsep boarding school. “Sekolah Rakyat bukan sekadar gratis, tapi menyediakan ekosistem lengkap seperti asrama, fasilitas olahraga, tempat ibadah, dan kurikulum yang membangun karakter,” tegasnya dikutib, pada Kamis (26/06/2025).
Wamensos menyampaikan, setiap sekolah akan dibangun di atas lahan minimal 8,5 hektare dengan fasilitas terpadu untuk jenjang SD hingga SMA. Kurikulumnya dirancang dalam tiga pilar utama, yakni:
1. Program persiapan; Meliputi pemetaan bakat (talent mapping) dan pembekalan fisik-mental siswa.
2. Program akademik; Berisi pembelajaran intrakurikuler dan kokurikuler berbasis kompetensi.
3. Penguatan karakter; Melalui pendidikan spiritualitas, nasionalisme, dan keterampilan bahasa.
“Kami ingin anak-anak tidak hanya pintar akademis, tapi juga berakhlak dan punya semangat kebangsaan,” harap Wamensos Agus Jabo.
Lebih lanjut ia mengatakan, bahwa program ini mengandalkan akurasi DTSEN sebagai basis penargetan. Kementerian Sosial (Kemensos) telah memverifikasi data melalui 34.000 pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk memastikan bahwa program ini tepat sasaran.
Pada tahap awal, pemerintah menargetkan 100 sekolah pertama di Juli 2025 untuk menampung 9.755 siswa, sebelum kemudian berekspansi ke 514 kabupaten/kota. Untuk mempercepat pembangunan, pemerintah memanfaatkan 122 Balai Latihan Kerja (BLK) Kementerian Ketenagakerjaan dan 45 gedung pemerintah daerah.
Menurut Agus Jabo, program ini sejalan dengan target Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai nol persen kemiskinan ekstrem pada 2026, dan kemiskinan nasional di bawah 5 persen pada 2029.
Data BPS 2024 menunjukkan 74,51 persen kepala keluarga miskin ekstrem berpendidikan SD ke bawah, sementara Susenas 2021 mencatat 76 persen anak putus sekolah karena alasan ekonomi. “Dengan Sekolah Rakyat, kami putus siklus ini,” tutupnya.
