M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk mengungkap aktor intelektual di balik serangan air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus. Desakan ini muncul setelah Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Danpuspom) TNI mengungkapkan, bahwa empat pelaku penyerangan merupakan oknum anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI.
Mafirion mengapresiasi langkah TNI yang berani mengungkap keterlibatan anggotanya. Namun, ia menegaskan, bahwa proses hukum tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan. Ia menilai pengusutan harus mencakup pihak yang memberi perintah serta motif di balik serangan tersebut, agar penegakan hukum tidak berhenti di permukaan tanpa menyentuh akar persoalan.
“Kami mengapresiasi pengungkapan pelaku, namun penanganan kasus ini tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan. Aparat harus mengungkap siapa aktor intelektual dan membuka motif aksi kekerasan ini secara terang benderang. Keadilan substantif hanya bisa tercapai jika pusat kendalinya terbongkar,” ujar Mafirion di Jakarta, seperti dikutib, pada Rabu (18/03/2026).
Menurutnya, keterlibatan oknum intelijen negara dalam serangan terhadap pembela HAM (Hak Asasi Manusia) merupakan alarm serius bagi demokrasi. Ia menilai ada potensi praktik teror yang terorganisir untuk membungkam kerja-kerja advokasi.
“Fakta bahwa pelaku berasal dari institusi negara menunjukkan masih adanya ancaman nyata terhadap penegakan HAM dari pihak yang seharusnya menjadi pelindung. Motifnya harus dibuka, apakah ini bentuk intimidasi terstruktur terhadap aktivis? Negara tidak boleh kalah oleh praktik teror yang mengancam kebebasan sipil,” tegasnya.
Legislator Fraksi PKB ini menambahkan, bahwa ketidakmampuan negara mengungkap dalang di balik peristiwa ini akan memengaruhi kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam melindungi warganya. Ia juga meminta hukuman maksimal bagi seluruh pelaku untuk memberikan efek jera.
“Aparat wajib menelusuri siapa yang memerintah, membiayai, dan diuntungkan. Jika gagal mengungkap dalangnya, publik berhak bertanya: ada apa di balik diamnya kekuasaan? Keadilan tidak boleh berhenti di permukaan,” pungkasnya.
Kasus penyerangan terhadap Andrie Yunus kini menjadi sorotan publik karena melibatkan oknum aparat negara. Publik menanti langkah tegas aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti temuan awal tersebut, termasuk memastikan proses penyidikan berjalan transparan dan akuntabel.
Penuntasan kasus ini dinilai penting tidak hanya untuk memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap komitmen negara dalam menjaga kebebasan sipil dan penegakan HAM.