BALI, (M-RADARNEWS.COM),- Menyikapi surat rekomendasi Kapolda Bali Nomor: R/846/IV/2017/Bidkum, pada tanggal, 21 April 2017 terkait Ormas yang melakukan tindak pidana dan “Organized Crime” yang telah meresahkan masyarakat, akhirnya Pemprov Bali memberikan peringatan tegas kepada 3 Organisasi Masyarakat (Ormas).

Peringatan keras itu diberikan terkait adanya 3 Ormas tersebut memiliki catatan pidana maupun kejahatan terorganisir dalam rentang waktu 2 tahun belakangan ini, dan atau pada tahun 2015 hingga 2017 kemarin.

Kemudian Gubernur Bali memberi surat peringatan kepada tiga Ormas diantaranya, Dewan Pengurus Pusat Laskar Bali, Keluarga Suka Duka Baladika Bali, dan Pemuda Bali Bersatu sesuai dengan kewenangan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Seperti, dilarang keras melakukan, pembunuhan, penganiayaan, pengerusakan, pengancaman, pemerasan, premanisme maupun penyalahgunaan narkoba.

Selain itu, Ormas yang melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum, dan kegiatan-kegiatan lain yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban atau merusak fasilitas umum atau fasilitas sosial lainnya. Maka dari itu, sikap Pemprov Bali tegas menyatakan, bagi ormas yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi pencabutan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)

“Terhadap oknum atau anggota Ormas yang melakukan tindak pidana dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelas Gubernur Bali Wayan Koster dalam keterangan pers di depan Kantor Gubernur Bali, Selasa (15/1/2019).

Sebelumnya terjadi pertemuan tertutup antara perwakilan Ormas Dewan Pengurus Pusat Laskar Bali, Keluarga Suka Duka Baladika Bali, dan Pemuda Bali Bersatu. Dalam pertemuan itu disepakati, bersama untuk mengadakan ”Upasaksi Secara Niskala”.

Selain itu, dilakukan pernyataan secara tertulis yang disampaikan secara terbuka kepada masyarakat luas. “Tidak ada orang yang bercita-cita menjadi preman. Saya sebagai Gubernur harus memperlakukan ini sebagai anak-anak saya,” ujar Gubernur Bali Wayan Koster sambil menitikkan air mata.

Pertemuan itu dihadiri oleh perwakilan Ormas yakni, Ketua Umum DPP Baladika Bali I Bagus Alit Sucipta, Ketua Laskar Bali AA Ketut Suma Wedanta, Dewan Pembina Laskar Bali AA Suma Widana dan Sekretaris Umum Pemuda Bali Bersatu (PBB) Putu Gde Mahardika.

Terkait adanya peringatan keras yang dilayangkan oleh Gubernur Bali, Bagus Jagra Wibawa (Gus Arik) selaku Ketua Harian Baladika mengungkapkan, bahwa kita harus menjaga organisasi yang kita cintai ini, sehingga jika ada satu atau dua anggota yang merusak citra organisasi akan kita ambil tindakan tegas seperti pemberhentian atau pemecatan.

“Kita saat ini sudah melakukan proses filterisasi terhadap anggota, jadi dengan adanya filterisasi ini kita instruksikan secara tegas ada panisme secara tegas seperti, pemberhentian, pemecatan. Dengan adanya instruksi ini, diharap jangan sampai ada anggota yang merusak citra organisasi serta citra Bali,” ujarnya.

Di waktu yang sama, Dewan pembina Laskar Bali AA Suma Widana, SH., mengatakan, adanya peringatan ini kita akan pakai sebagai acuhan bahan pembenahan diri. Perihal ini juga untuk menertibkan anggota dan memberikan rambu-rambu yang tegas agar jangan berbuat anarkis atau bersifat pidana, jadi sebagai anggota harus beretika atau bersopan santun terhadap masyarakat umum.

“Jika ada anggota atau oknum yang memiliki masalah pribadi tidak boleh membawa nama Ormas, jika ada oknum yang melakukan itu berarti bukan anggota Laskar Bali,” ungkapnya.

Selain pernyataan dari perwakilan kedua Ormas tersebut, Putu Gede Mahardika selaku Sekretaris Umum PBB juga mengatakan, bahwa sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Gubernur Bali. Disamping itu, adanya Ormas di Bali tidak ada niatan melalukan tindakan yang melawan hukum. Tapi sebenarnya bagian dari krama Bali atau masyarakat Bali yang ingin mendedikasikan dan mengabdikan diri untuk Bali. (Yd/*)

Facebook Comments Box