M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani memastikan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dalam memperkuat literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Komitmen ini disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2025, di Balai Kartini, Jakarta.
Bupati Ipuk menekankan, bahwa penguatan TPAKD Banyuwangi, yang telah aktif sejak 2016 merupakan fondasi strategis untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan.
”TPAKD Banyuwangi terus berinovasi memperluas akses keuangan, terutama bagi pelaku UMKM dan masyarakat desa agar lebih mandiri secara finansial,” kata Ipuk, seperti dikutib, pada Sabtu (11/10/2025).
Melalui sinergi dengan OJK Jember, Pemkab Banyuwangi, telah gencar melaksanakan berbagai program, mulai dari literasi, pelatihan usaha, hingga pendampingan pembiayaan. “Kami ingin masyarakat semakin paham mengelola keuangan dan berani mengembangkan usaha produktif,” imbuhnya.
Rakornas yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini dihadiri oleh jajaran menteri dan pejabat tinggi, termasuk Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Wamendagri Akhmad Wiyagus, dan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar.
Menko Airlangga Hartarto dalam arahannya menegaskan, peran sentral TPAKD. TPAKD dinilai vital dalam membuka akses pembiayaan UMKM, memperluas literasi keuangan, dan memperkuat ketahanan ekonomi lokal, termasuk mendorong pengentasan kemiskinan ekstrem.
”TPAKD harus hadir untuk mendorong pemerataan ekonomi,” ujar Airlangga, seraya berharap TPAKD dapat mendukung agenda prioritas Presiden, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan ekonomi melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Di sisi lain, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengungkapkan perlunya langkah transformatif, yang diwujudkan melalui peluncuran road map TPAKD 2026-2030. Road map ini menjadi acuan untuk memperkuat peran TPAKD sebagai katalis pemerataan nasional.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menekankan, kolaborasi nyata pusat dan daerah menjadi kunci agar inklusi keuangan dan literasi keuangan dapat tercapai. “Pemerataan akses keuangan menjadi langkah penting menuju kemandirian ekonomi nasional,” pungkasnya.
Seluruh rangkaian Rakornas TPAKD ini menegaskan, bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga jasa keuangan merupakan kunci utama dalam mencapai inklusi dan literasi keuangan yang merata.
Dengan komitmen Pemkab Banyuwangi, di bawah kepemimpinan Bupati Ipuk dan dukungan penuh dari OJK serta Kemendagri, diharapkan pemerataan akses keuangan akan semakin cepat terwujud, menjadikan masyarakat Banyuwangi, khususnya pelaku UMKM dan warga desa, lebih mandiri dan produktif dalam mencapai kemandirian ekonomi nasional. (by/*)