JATENG, (M-RADARNEWS.COM),-            Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boyolali, pada Kamis, 3 Juni 2021 kembali menggelar Rapat Paripurna. Rapat yang mengagendakan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2020 ini dilangsungkan di ruang rapat paripurna kantor DPRD Kabupaten Boyolali.

Dalam sambutannya, Bupati Boyolali M. Said Hidayat menyampaikan bahwa realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.382.403.220.150. Sedangkan realisasi belanja Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.972.664.326.304. Kemudian realisasi transfer Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp367.141.190.721, dengan demikian, terdapat surplus sebesar Rp42.597.703.125.

Selanjutnya, untuk penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp108.946.985.388. Sedangkan realisasi pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp17.733.716.000. Kemudian terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun 2020 dalam laporan realisasi anggaran sebesar Rp133.810.972.513 yang berasal dari surplus anggaran sebesar Rp42.597.703.125 dan pembiayaan Netto sebesar Rp91.213.269.388.

Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 ini disajikan berdasarkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah (Jateng).

Sebelum Rapat Paripurna berakhir, pada kesempatan ini, Bupati Said menyerahkan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020, yang diterima oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Boyolali.

Terpisah, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Boyolali Fuadi mengatakan, bahwa DPRD akan segera melakukan pembahasan tentang apa yang sudah disampaikan oleh Bupati Boyolali pada Rapat Paripurna hari ini.

“Hari ini nanti juga kita akan ngundang NGO, untuk dimasuki saran dan pendapatnya, kita bahas di Badan Anggaran,” ujarnya. (red/hm)

Facebook Comments Box