JAKARTA, (M-RADARNEWS.COM),-                Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, bagaimana kesiapan dan respons Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam menyikapi dan mendukung pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang tujuannya adalah untuk mengendalikan penyakit menular dan kasus Covid di Indonesia. Seperti diketahui bersama, peningkatan kasus Covid-19 yang eskalatif mendorong PPKM Darurat di Jawa-Bali, selama periode 3-20 Juli 2021.

Kita juga melihat bahwa memang situasi selalu tidak bisa dipastikan, waktu kemarin kita mengharapkan Covid bisa dikendalikan sehingga momentum perekonomian bisa berjalan dengan cepat, namun munculnya varian delta ini menimbulkan dinamika yang berbeda dan ini terjadi di seluruh dunia.

Inilah yang merupakan salah satu elemen ketidakpastian, yang kemudian mengharuskan kita untuk selalu waspada, namun juga pada saat yang sama memiliki harapan dan optimisme karena yang kita hadapi adalah suatu tantangan yang tidak biasa,” jelas Menkeu dalam Konferensi Pers membahas Aspek APBN Terhadap Implementasi PPKM Darurat secara berani, Jumat (02/07/2021).

Pertama, pemerintah memperpanjang program Bantuan Sosial Tunai (BST) selama 2 bulan untuk meringankan masyarakat yang pelaksanaan PPKM darurat. BST selama ini sudah diberikan untuk 9,6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan anggaran Rp11,94 triliun untuk pengiriman Januari-April setiap bulannya Rp300.000 per kelompok penerima perbulan. Untuk penambahan 2 bulan akan diaktifkan pada bulan Juli dan targetnya 10 juta KPM di 34 provinsi.

“Perpanjangan BST 2 ini akan membutuhkan anggaran 6,1 triliun, catatannya tentu kita akan menggunakan data kelompok penerima dari bulan pengiriman Januari sampai April yang lalu. Sehingga untuk BST ini total alokasinya adalah mencapai 18,04 triliun dari Januari-April ditambah 2 bulan yang sekarang akan kita berikan,” ungkap Menkeu.

Untuk program stimulus ketenagalistrikan yaitu untuk masyarakat yang pelanggan 450 VA dan 900 VA, pada awal APBN hanya ditujukan untuk kuartal 1 saja dengan diskon yang sama tahun 2020 yaitu pelanggan 450 VA diberikan diskon 100 persen, sedangkanpelanggan 950 VA diberikan diskon 50 persen, kemudian diperpanjang sampai Q2 dengan diskon 50 persen untuk 450 VA dan untuk 900 VA 25 persen. Dengan adanya PPKM, diskon 50 persen akan diperpanjang lagi untuk 450 VA dan 900 VA hingga 25 persen hingga kuartal ketiga.

Jadi diperpanjang 3 bulan sampai September untuk 32,6 juta pelanggan 450 VA dan 900 VA. Jadi untuk total diskon listrik membantu masyarakat terutama kelompok menengah bawah ini adalah sebesar 7,58 triliun.

Pemerintah juga akan memberikan bantuan rekening minimum dan beban atau beban listrik terutama bagi pelanggan bisnis, industri dan sosial dengan sasaran 1,14 juta pelanggan yang juga diperpanjang hingga bulan September. Dalam hal diskonnya ini diturunkan dari 100 persen yang ditanggung pemerintah sekarang 50 persen yang ditanggung oleh pemerintah.

“Untuk penambahan ini maka akan dibutuhkan tambahan Rp420 miliar yang untuk semester 1 kita sudah meng-cover Rp1,27 triliun. Sekarang untuk penambahan hingga kuartal ke-3 total anggaran bantuan sebesar Rp1,69 triliun,” tutup Menkeu.

 

 

Sumber : Humas Kemenkeu

Facebook Comments Box