JATIM, (M-RADARNEWS),- Pemerintah Kota Surabaya menggelar Jumpa Pers bersama Walikota Surabaya. Bertempat di Rumah Dinas Walikota, Rabu (20/6), awak media dari berbagai media berskala nasional dan lokal menghimpun informasi dari Tri Rismaharini walikota Surabaya. Dalam kesempatan tersebut walikota memaparkan kondisi kota Surabaya. Salah satunya pada bidang pendidikan.
“Kenapa dibentuk pemerintahan tujuannya adalah perlindungan kepada warganya. Itulah mengapa dulu saya memiliki kebijakan sekolah gratis terutama sekolah negeri. Karena di situlah letak keadilannya, di sekolah yang dikelola oleh pemerintah.”, tutur walikota.
Hal tersebut sebagaimana tercantum pada UUD 1945 pasal 34 ayat 1 berbunyi fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara dan sila kelima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. “Itu dinyatakan bahwa kita harus adil, siapa yang membuat adil itu adalah pemerintah. Jika hanya anak orang kaya dan pemimpin saja yang bisa sekolah ini sama dengan jaman dulu, jaman kolonialisme.”, tegas walikota perempuan pertama di Surabaya tersebut.
“Sekarang ini sudah jaman merdeka, anak miskin mau dia bisa masuk sekolah tapi gak bisa sekolah. Pihaknya telah bersurat beberapa kali. Pihaknya menemukan anak mabuk memikirkan bagaimana ia bisa kembali bersekolah. Jika dibiarkan, anak-anak seperti itu bisa berbuat kriminal seperti jambret.”, tutur walikota di depan para awak media.
Ia berharap pada tahun ajaran besok, Pemerintah Provinsi lebih memperhatikan biaya pendidikan untuk SMA dan SMK agar bisa diakses oleh masyarakat miskin sekalipun. (Tim/Pr)
