M-RADARNEWS.COM, JATIM – Sehari setelah resmi dilantik sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banyuwangi, Suyanto Waspo Tondo Wicaksono langsung bergerak melakukan koordinasi dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, Rabu (03/06/2026).
Salah satu agenda awal yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan Inspektorat Kabupaten Banyuwangi serta meninjau pelaksanaan pelayanan publik di tingkat kelurahan dan kecamatan.
Pria yang akrab disapa Yayan itu menegaskan, bahwa Inspektorat memiliki peran strategis dalam mendukung perbaikan sistem birokrasi melalui fungsi pengawasan, pembinaan, dan evaluasi.
“Inspektorat menjadi kunci strategis dalam memperbaiki sistem kerja birokrasi. Melalui fungsi pengawasan, pembinaan, dan evaluasi, Inspektorat memastikan setiap perangkat daerah menjalankan program sesuai aturan, sekaligus mendorong terciptanya budaya kerja yang berintegritas,” ujar Yayan saat berdiskusi dengan Inspektur Banyuwangi, Choiril Ustadi.
Menurut Yayan, penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan menjadi fondasi penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan program daerah.
“Sesuai arahan Bupati, kami diminta untuk terus mengevaluasi hasil pengawasan, memperkuat sistem pengendalian internal, serta menyusun langkah-langkah perbaikan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel pada tahun-tahun mendatang,” katanya.
Yayan juga meminta seluruh perangkat daerah terbuka terhadap berbagai masukan dan rekomendasi hasil pengawasan agar setiap kelemahan yang masih ditemukan dapat segera diperbaiki.
“Saya mendapat tugas dari pimpinan untuk membenahi berbagai pekerjaan yang terlambat maupun yang belum sesuai harapan akibat perencanaan yang kurang optimal. Hal tersebut harus menjadi perhatian dan segera diperbaiki,” tegasnya.
Sementara itu, Inspektur Banyuwangi Choiril Ustadi mengatakan, bahwa sistem pengendalian internal merupakan instrumen penting dalam memastikan program pembangunan berjalan sesuai tujuan dan ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, pengendalian internal yang baik tidak hanya meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran, tetapi juga memperkuat integritas penyelenggaraan pemerintahan.
“Tata kelola yang baik harus diiringi dengan pengendalian yang baik pula. Sistem ini akan membantu pemerintah daerah mengidentifikasi risiko, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, serta menjaga akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan,” ujar Ustadi.
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus melakukan berbagai perbaikan sesuai regulasi yang berlaku, termasuk menindaklanjuti rekomendasi dari KPK dan BPK terkait pengelolaan keuangan daerah.
“Hasil evaluasi ini bukan untuk mencari kesalahan, melainkan menjadi bahan pembelajaran dan evaluasi bersama agar pemerintah dapat mengambil langkah-langkah perbaikan yang lebih terarah dan berkelanjutan,” pungkasnya. (by/*)