JATIM, (M-RADARNEWS.COM),- Wakil Bupati Jember Drs. KH. Abudul Muqit Arief menjelaskan beberapa persoalan yang disampaikan fraksi-fraksi di DPRD Jember. Penjelasan disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Jember.
Persoalan yang dijelaskan diantaranya membludaknya warga yang mengurus dokumen adminduk, tahun politik 2019, infrastruktur, hibah bansos, PAD, penataan PKL, Taman Baca Masyarakat (TBM), serta komitmen menjadi kabupaten layak anak.
Terkait membludaknya warga yang mengurus adminduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akibat gencarnya sosialisasi pentingnya dokumen adminduk.
“Sampai hari ini, hampir dua ribu pemohon setiap hari,” kata Wabup Muqit Arief dalam pidato jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Jember, Rabu (17/10/2018).
Terkait tahun politik, Wabup Muqit Arief menjelaskan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah menganggarkan beberapa kegiatan yang bertujuan untuk menjaga situasi aman dan kondusif.
Tentang anggaran hibah bansos yang naik signifikan, Wabup menjelaskan penggunaan anggaran tersebut untuk beasiswa bagi mahasiswa dan bantuan bagi siswa SMA/SMK, yang jumlahnya sangat banyak.
Penjelasan berikutnya soal peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) selain pajak dan retribusi, seperti penyertaan modal BUMD. Hal ini tidak bisa dilakukan secara simultan, karena diketahui ada BUMD yang tidak hanya berorientasi bisnis.
Penataan PKL di area sekitar Kampus Unej, dalam tahun 2019 belum teranggarkan secara khusus. Namun, jelas Wabup, Pemerintah Kabupaten Jember mencari konsep dan regulasi penataan PKL secara komprehensif.
Pada pemilihan kepala desa serentak tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Jember berkomitmen sepenuhnya menyukseskan pemilihan kepala desa serantak di 163 desa.
Penganggaran untuk bantuan kegiatan ini berada di beberapa organisasi perangkat daerah. Anggaran telah dianggarkan APBD tahun 2019.
Pemerintah mendukung penuh Taman Baca Masyarakat (TBM), yang akan melakukan koordinasi melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3A KB).
Konsistensi untuk menjadi Kabupaten Layak Anak (KLA) dilaksanakan dengan menganggarkan pada tahun 2019 untuk beberapa kegiatan.
Terkait pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan saluran irigasi, Wabup Muqit Arief menjelaskan, pembangunan ini berdasar usulan masyarakat dan memperhatikan skala prioritas pembangunan. (Tim)
