Site icon www.m-radarnews.com

Wagub Jateng Pastikan Pelayanan Publik di Pati Tetap Berjalan dan Kondusif Pasca OTT Bupati

Wagub Jateng, Taj Yasin Maemoen memberikan keterangan pasca terkait Bupati Pati Sudewo tertangkap tangan (OTT) KPK usai Pelantikan Pengurus Perwosi di Wisma Perdamaian, Selasa (20/01/2026). (Foto: dok/hum)

M-RADARNEWS.COM, JATENG – Wakil Gubernur Jawa Tengah (Wagub Jateng), Taj Yasin Maemoen memastikan pelayanan publik di Kabupaten Pati tetap berjalan lancar dan kondusif pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Sudewo.

Wagub Taj Yasin mengaku baru menerima informasi mengenai OTT tersebut melalui sejumlah pemberitaan di media.

“Kami baru mendengar lewat media, bahwa memang ada OTT terkait Bupati Pati. Kita sama-sama menunggu bagaimana nanti dari KPK memberikan penjelasan,” ujarnya seusai Pelantikan Pengurus Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia (Perwosi) di Wisma Perdamaian, Selasa (20/01/2026).

Wagub menegaskan, Pemprov Jateng menghormati langkah yang diambil KPK, termasuk proses hukum yang saat ini masih berlangsung. “Kita masih menunggu semuanya, kita hormati proses-proses itu,” tegasnya.

Ia juga mengimbau seluruh kepala daerah di Jawa Tengah untuk menjaga integritas dan menghindari praktik korupsi. “Mari kita bersama-sama menjaga integritas, dan tidak melakukan tindakan-tindakan korupsi,” pesan pria yang akrab disapa Gus Yasin itu.

Terkait penanganan banjir di Pati, Gus Yasin memastikan kebutuhan masyarakat terdampak tetap terpenuhi. Distribusi makanan, obat-obatan, dan layanan kesehatan bagi korban banjir, termasuk penyandang stroke, ibu hamil, dan lansia, disebutkan tetap berjalan normal.

Untuk memudahkan akses bantuan, masyarakat dipersilakan menghubungi layanan pemerintah melalui aplikasi ‘Jateng Ngopeni Nglakoni’. Petugas dari Dinas Kesehatan juga telah dikerahkan untuk memastikan semua warga terdampak tertangani. “Jangan sampai ada masyarakat yang tidak tertangani terkait banjir ini,” tandasnya.

Pemprov Jateng menegaskan bahwa momentum ini harus menjadi pengingat bagi seluruh kepala daerah untuk menjaga integritas dan menjauhi praktik korupsi. Pemerintah memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama di tengah dinamika hukum yang terjadi. (ed/hm)

Spread the love
Exit mobile version