M-RADARNEWS.COM, BALI – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra menegaskan perlunya kolaborasi erat antara pemerintah dan pelaku industri untuk menghadapi tantangan sektor pariwisata Bali yang semakin kompleks. Tantangan tersebut, menurutnya, tidak dapat diatasi secara sektoral maupun berjalan sendiri-sendiri.
Hal itu disampaikan Dewa Indra saat menghadiri pengukuhan pengurus Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) BPD Bali periode 2025–2030 sekaligus pembukaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) I Tahun 2026 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Jumat (23/01/2026).
“Era saat ini adalah era kolaborasi. Tantangan pariwisata Bali hanya dapat diselesaikan jika pemerintah dan pelaku industri bergerak bersama,” ujar Dewa Indra.
Ia menekankan pentingnya sinergi kebijakan, komunikasi yang konsisten, dan pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan agar sektor ini terus memberi dampak ekonomi bagi masyarakat.
Sementara itu, Ketua PHRI Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) mengungkapkan adanya penurunan tingkat okupansi hotel sepanjang 2025, meski jumlah kunjungan wisatawan ke Bali meningkat. “Jika dibandingkan 2024, tingkat okupansi hotel tahun 2025 turun sekitar 8 persen,” ucapnya.
Menurut Cok Ace, kondisi ini menjadi anomali karena peningkatan jumlah wisatawan tidak sejalan dengan kinerja hotel maupun pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Situasi tersebut berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sektor pariwisata.
“Kunjungan naik, tapi okupansi dan PAD tidak naik signifikan. Ini tentu berdampak pada masyarakat,” ujar mantan Wakil Gubernur Bali periode 2018-2023 itu.
Cok Ace juga menyebut penurunan okupansi pada Januari sebagai pola musiman yang hampir selalu terjadi tiap tahun dan tidak terkait langsung dengan cuaca ekstrem, yang juga terjadi secara global.
PHRI Bali juga menyoroti maraknya akomodasi tidak terdaftar yang dinilai memecah distribusi wisatawan dan menekan tingkat okupansi hotel resmi. “Banyak akomodasi yang tidak terdaftar. Mereka ikut menarik wisatawan dan mengurangi pangsa pasar hotel resmi,” tegas Cok Ace.
Karena itu, PHRI mendorong penguatan basis data pariwisata yang valid, terintegrasi, dan menjadi pijakan penting dalam menentukan kebutuhan akomodasi Bali ke depan. “Tanpa data yang akurat, sulit menentukan apakah kita membutuhkan tambahan kamar atau justru mengalami kelebihan pasokan,” imbuhnya.
Dengan demikian, PHRI Bali berharap sinergi kebijakan antara pemerintah dan industri dapat diperkuat agar pertumbuhan pariwisata benar-benar memberi dampak positif bagi industri dan kesejahteraan masyarakat Bali. (yd/**)
