JATIM, (M-RADARNEWS.COM), –                Zona nyaman pertambangan pasir galian c di Kabupaten Banyuwangi merupakan atmosfir usaha yang dijanjikan bagi pemilik modal. Hasil kajian di lapangan, diketahui harga satuan penjualan pasir rata-rata adalah 500 ribu / truk dan untuk jenis batu pasang pondasi 400 ribu per truk. Sedangkan tanah untuk urukan rata-rata 150 ribu per dumtruck.

Penelusuran dan informasi data pertambangan pasir dan batuan ternyata memiliki banyak latar belakang, terutama motivasi untuk meraup keuntungan tanpa memperdulikan akan kewajiban untuk mentaati peraturan.

Penjelasan beberapa pelaku menjelaskan, bahwa di Kabupaten Banyuwangi sangat gampang melakukan kegiatan pertambangan pasir karena tidak harus izin yang rumit, asalkan koordinasi yang baik dengan lingkungan dan membayar upeti rutin maka pajakpun dapat dihindari dan tetap aman dalam melakukan aktivitas penambangan pasir tanpa harus izin lengkap .

Lokasi tambang di Desa Aliyan, Kecamatan Rogojampi milik saudara Heru yang berupa bukit telah di tambang tanpa izin selama lebih dari 2 tahun dengan menggunakan alat berat eksavator sebanyak 3 unit.

Heru selaku penambang tanpa izin mengungkapkan, terkait sidak DPRD, saya gak mau komentar salah saya, dan ini juga permintaan izin kok mas, “ungkapnya agak sedikit emosi saat diwawancarai media pada, Kamis (29/04/2021).

Tidak berbeda jauh yang terjadi di Tambang yang berlokasi di Desa Pengantigan, Kecamatan Rogojampi. Dari sumber informasi yang dihimpun, tambang pasir yang terletak di areal persawahan tepat di pinggir jalan raya menuju wisata Rowo Bayu, Kecamatan Songgon milik Samsul yang merupakan salah satu anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi.

Selain itu, sekitar lokasi tambang merupakan lahan sawah produktif yang sudah masuk dalam ploting lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) untuk program ketahanan pangan dari pemerintah. Akan tetapi, jawaban dari aparat penegak hukum (APH) membuat kaget para wartawan saat konfirmasi kepada Kombes Pol Arman Asmara Syarifudin selaku Kapolresta Banyuwangi.

Kombes Pol Arman Asmara menjelaskan, bahwa, tambang galian c itu ranahnya Satpol PP untuk menertibkan bukan kami selaku APH,” terangnya kepada wartawan.

“Kalau bisa Anda ikut mendorong kepada legislatif dan eksekutif untuk mencarikan solusinya dengan duduk bersama dulu, kita cari yang terkait, kita cari reduksinya, langkah terakhir penindakan oleh APH,” jawab kapolresta Banyuwangi.

Berbeda dengan keterangan Budi, selaku Kasatpol PP Provinsi Jawa Timur menjelaskan, bahwa tambang galian ilegal bukan ranah dari Satlol PP, dimana galian c ilegal yang tidak mengantongi ijin itu nyata menjadi ranah kepolisian. “Kecuali tambang berijin yang menyalahi aturan tataruang dan sebagainya baru itu ranah Satpol PP,” ungkapnya saat dikonfirmasi melalui telepon. (Tim)

Facebook Comments Box