M-RADARNEWS.COM, JAKARTA – Sejarah baru, Indonesia sebagai negara pertama di dunia yang menerapkan regulasi perlindungan anak hingga ke platform game melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS). Regulasi ini juga menjadi yang pertama dipatuhi oleh platform global, termasuk Roblox.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat implementasi PP TUNAS. Pada tahap awal, kebijakan ini menyasar delapan platform digital besar, salah satunya Roblox.
“Roblox telah menyampaikan komitmen kepatuhan setelah melalui pembahasan intensif, mengingat platform ini memiliki karakteristik berbeda dari media sosial,” kata Meutya saat Konferensi Pers Update Kepatuhan Roblox terhadap PP TUNAS di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, pada Kamis (30/04/2026).
Pemerintah mengapresiasi langkah konkret Roblox dalam memenuhi ketentuan PP TUNAS, terutama penerapan verifikasi usia (age verification) bagi seluruh pengguna di Indonesia. Dari total sekitar 45 juta pengguna, diperkirakan 23 juta merupakan anak di bawah 16 tahun.
Menteri Meutya menegaskan, bahwa pengguna yang tidak melakukan verifikasi akan otomatis dibatasi, termasuk penonaktifan fitur komunikasi seperti chat. Kebijakan ini dinilai penting untuk mencegah interaksi anak dengan pihak yang tidak dikenal.
Roblox juga mengimplementasikan pembatasan akses konten berdasarkan klasifikasi usia, yang membagi pengguna menjadi tiga kelompok: di bawah 13 tahun, usia 13-15 tahun, dan di atas 16 tahun. Setiap kelompok akan memiliki akses berbeda terhadap katalog game.
Sebagai upaya pencegahan adiksi digital, Roblox menghadirkan fitur pengaturan waktu bermain (screen time) yang memberikan orang tua kendali penuh atas durasi dan jadwal bermain anak.
Pada kesempatan itu juga, Vice President Global Public Policy Roblox, Nicky Jackson Colaco menyebut, bahwa PP TUNAS merupakan regulasi penting dalam perlindungan anak di ruang digital.
“Fitur-fitur yang kami terapkan di Indonesia menjadi salah satu yang paling ketat secara global, sekaligus disesuaikan dengan kebutuhan regulasi nasional,” ujarnya.
Menurut Nicky, akun yang belum diverifikasi usia akan otomatis dikategorikan sebagai akun anak tanpa akses komunikasi, sehingga keamanan dapat terjaga. Orang tua juga bisa mengendalikan aktivitas akun anak tanpa perlu pengaturan tambahan.
“Kami mengapresiasi kepemimpinan Menkomdigi dan dedikasi tim Komdigi. Indonesia kini menjadi salah satu negara yang memimpin dalam isu keselamatan anak di ruang digital, dan kami bangga dapat berkolaborasi,” tutupnya.